KPK Dinilai Lemahkan Lembaga Sendiri

KPK Dinilai Lemahkan Lembaga Sendiri Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakkir (Foto: Antara)

Covesia.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir menilai ada kekuasaan politik dan kepentingan yang menyebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa bekerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002.

Menurut Mudzakir fungsi KPK awal pembentukannya adalah untuk berkoordiansi dan mengawasi lembaga-lembaga yang berwenang (Polri dan Jaksa) dalam melakukan mengusut tindak pidana korupsi, namun pada akhirnya KPK saat ini menerima sendiri laporan-laporan tindak pidana dan kemudian melakukan penyidikan sendiri juga.

Hal inilah lanjut Mudzakkir yang membuat tidak ada lagi superbodi dalam tubuh KPK karena tugas KPK tiak lagi mengawasi dan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian namun ketiga lembaga ini malah menjadi kompetitor.

"Bayangkan kalau KPK sendiri menerima 60 ribu laporan, tentu KPK sudah asik bekerja sendiri-sendiri dan lembaga hukum lain seperti polisi dan Jaksa juga seperti itu, asik bekerja sendiri-sendiri sehingga mereka tidak lagi berkoordinasi dan malah saling berkompetisi," terangnya saat Covesia.com konfirmasi melalui telepon Kamis (15/2/2018) pagi.

"Saling berkompetisi sehingga memunculkan semacam MOU antara KPK, Polri dan Jaksa. Jika KPK sedang mengusut satu kasus Polri dan Jaksa tak boleh ikut campur, kemudian jika Polri yang punya kasus KPK dan Kejaksaan juga tak boleh ikut campur begitu seterusnya," tutur Mudzakir.

Kondisi inilah lanjut Mudzakkir yang membuat KPK melemahkan lembaganya sendiri dimana KPK tidak bisa lagi mengusut kasus-kasus yang berkaitan denga Polisi dan Kejaksaan, bahkan kalangan elit di Indonesia.

"KPK sendiri yang bikin lemah karena lari dari tugasnya yang sebenarnya. Kan nggak pernah kita dengar KPK jerat Kejaksaan, Kepolisian juga walaupun ada nanti gugur lagi di preperadilan," kata Mudzakkir.

Akibatnya lanjut Mudzakkir KPK hanya bisa menyasar korupsi-korupsi yang dilakukan pejabat-pejjabat daerah, DPR dan pihak swasta. "KPK tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bahkan kasus-kasus yang dijanjikan pun seperti BLBI hanya menyasar pada pihak-pihak swasta kemudian Century malah diam saja sampai sekarang," tambahnya.

Sebelumnya diketahui dalam sepekan ini, KPK telah melakukan tiga kali operasi tangkap tangan (OTT) di tiga derah yang berbeda. Diantaranya KPK OTT Bupati Ngada NTT yang juga sekaligus Calon Gubernur NTT, Marius Sae pada Minggu (11/2/2018) lalu ditetapkan sebagai tersangka, Senin (12/2/2018). Kemudian Bupati Subang Irmas Ayuningsih yang langsung ditetapkan sebagai tersangka Rabu (14/2/2018) kemarin dan tengah malam tadi pejabat dan Anggota DPRD Lampung Tengah, Kamis (15/2/2018).

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga