Gencar Lakukan OTT, KPK Disinyalir jadi Alat Politik

Gencar Lakukan OTT KPK Disinyalir jadi Alat Politik

Covesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Indonesia.

Dalam sepekan ini saja sudah tiga kepala daerah terjaring OTT KPK, yakni Bupati Ngada NTT, Marius Sae pada Minggu (11/2/2018) lalu ditetapkan sebagai tersangka, Senin (12/2/2018). Kemudian Bupati Subang Irmas Ayuningsih yang langsung ditetapkan sebagai tersangka Rabu (14/2/2018) kemarin dan tengah malam tadi pejabat dan Anggota DPRD Lampung Tengah, Kamis (15/2/2018).

Banyak pihak menilai KPK telah menargetkan orang-orang tertentu dalam OTT-nya. 

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir mensinyalir ada agenda politik dibalik OTT yang dilakukan KPK di daerah. "Bisa jadi (ada agenda politik)". 

Pertanyaan besarnya bagaimana KPK bisa sampai ke daerah dan menciduk seseorang? Tentu ada yang melaporkan," ungkapnya mantan saksi ahli kasus ice cofee vietnam Jessica Wongso ini saat dikonfirmasi Covesia.com, Kamis (15/2/2018) pagi.

Menurutnya, KPK saat ini kerap dijadikan alat politik untuk kepentingan seseorang.

"Kita belum lakukan riset tapi dapat dilihat banyak kepala daerah yang terjaring OTT juga akan berkompetisi di Pilkada. KPK tentu mendapatkan laporan, yang melaporkan ini sering kali kompetitornya sehingga sering kali KPK dijadikan alat politik dan memanfaatkan kekuasaan KPK untuk menggulingkan seseorang," terang Mudzakkir.

Kondisi ini menurut Mudzakkir tentu tak bisa dibiarkan karena hukum seharusnya sebagai alat penegak keadilan bukan sebagai alat politik.

Tidak hanya itu, tambah Mudzakkir akibatnya KPK hanya sibuk berkutat pada kasus2 yang dilaporkan bukan berfokus kepada kasus-kasus besar yang lama terbengkalai seperti BLBI dan Century.

(Utr)

Berita Terkait

Baca Juga