UU MD3 Dinilai Bentuk Akal-akalan DPR yang Ingin Miliki Hak Imunitas Melebihi Warga Negara Lainnya

UU MD3 Dinilai Bentuk Akalakalan DPR yang Ingin Miliki Hak Imunitas Melebihi Warga Negara Lainnya Ruang Sidang DPR (Foto: Dokumen BPHN)

Covesia.com - Polemik UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terus berlanjut. Banyak pihak menilai DPR mencederai amanah rakyat terhadap demokrasi terutama terkait pasal 122 Huruf F.

Pasal 122 Huruf F itu menyatakatan bahwa Mahkamah Kehormatan DPR bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat, Edi Indrizal menilai pengesahan UU MD3 merupakan bentuk proteksi akal-akalan DPR yang ingin menguasai penafsiran sendiri tentang hak imunitas yang melebihi hak warga negara di depan hukum.

Koordinator Wilayah III Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini mengatakan DPR memang memiliki hak imunitas (proteksi) dalam konteks melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Undang-Undang dan tupoksi  tapi mereka juga tetap berkedudukan yang sama di mata hukum seperti masyarakat lainnya.

"Jika menyalahgunakan pengaruh dan kekuasaanya untuk kepentingan pribadi, apalagi seperti tindak pidana korupsi tentu ,ereka sama saja dengan warga negara lain, harus ditindak dengan UU KPK dan KUHP," terang Edi melalui pesan singkat Whatsapp kepada Covesia.com, Rabu (14/2/2018).

Kenapa UU ini menimbulkan kritikan, menurut Edi karena DPR mengatasnamakan menjaga kehormatan DPR dengan menafsirkan hak imunitas itu melebihi hak dan wewenangnya sebagai DPR

Ia juga menambahkan pendistorsian praktek demokrasi  tidak boleh dilakukan oleh DPR seperti sekarang ini, mengingat DPR merupakan lembaga demokrasi itu sendiri.

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga