UU MD3 Langkah Mundur Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi

UU MD3 Langkah Mundur Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi Gedung DPR RI/ Istimewa

Covesia.com - Dengan disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) hasil Revisi rapat paripurna DPR pada Senin (12/2/2018), dinilai telah menciderai amanah rakyat terhadap demokrasi.

Dalam salah satu pasalnya (Pasal 122 Huruf K) menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan DPR bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Inilah yang menjadi indikasi salah satu bentuk kemunduran demokrasi. Penghinaan terhadap parlemen merupakan salah satu bentuk norma hukum baru yang sengaja diciptakan oleh DPR untuk menjauhkan marwah lembaga dari segala kritik.

Demikian pernyataan tertulis Transparency International yang diterima covesia.com, Rabu (14/2/2018).

Pada tahun 2017, Transparency International meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB), yang memotret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan pendapat dan pengalaman masyarakat di setiap negara. Survei GCB sendiri memiliki jejak panjang sebagai sebuah rangkaian penelitian yang dilakukan secara global.

“Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi masih sangat tinggi, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, aparat bikokrasi, dirjen pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga terkorup,” ujar Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.

Menurut data GCB 2017, tingkat korupsi di lembaga legislatif dinilai masih tinggi, penilaian ini konsisten menempatkan legislatif sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan pada temuan GCB pada tahun 2013 lalu.

“Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kedua, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya (legislasi, anggaran, pengawasan) maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak berjalan secara maksimal. Kritik masyarakat terhadap DPR itu adalah bagian dari hak politik warga. Apalagi dengan melihat kinerjanya selama ini,” imbuh Dadang.

Selanjutnya, Dadang mengatakan, kecenderungan menguatnya sikap anti kritik dan perlindungan yang berlebihan bukan hanya di DPR. Kita juga bisa menemukannya di dalam ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden di dalam  Rancangan KUHP yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Semetara Reza Syawawi, Peneliti Hukum dan Kebijakan TI Indonesia menambahkan, “ketentuan tentang tentang mekanisme Izin pemeriksaan dari MKD untuk memeriksa anggota DPR pernah dibatalkan MK (putusan bernomor 76/PUU-XII/2014). Jika pasal ini muncul lagi, maka DPR dan presiden sebagai pembentuk UU dinilai mengabaikan putusan MK, dan itu jelas melanggar UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan”.

“Rezim izin ini juga mengindikasikan kuatnya proteksi politik terhadap anggota DPR, apalagi dalam kasus-kasus Korupsi. Dan menimbulkan potensi konflik kepentingan oleh anggota DPR. Sebaliknya, DPR justru menambah kewenangannya sendiri untuk memanggil paksa, bahkan melaporkan secara pidana.

“Secara umum, UU ini tidak punya kontribusi untuk memperbaiki kinerja dan citra DPR, justru DPR RI dan Pemerintah ingin melanggengkan praktik impunitas anggota Dewan.”, tutup Reza.

Oleh sebab itu Transparency International Indonesia mendorong DPR sebagai lembaga wakil rakyat untuk bekerja lebih keras dalam upaya pemberantasan korupsi. Bukan sekedar memoles citra, atau bahkan menjauhkan diri dari kritik konstituennya.

(sea)

Berita Terkait

Baca Juga