Terbukti Terima Suap, KPK Tuntut Auditor BPK 10 Tahun Bui

Terbukti Terima Suap KPK Tuntut Auditor BPK 10 Tahun Bui Kepala Sub Auditorat III BPK Ali Sadli (antara)

Covesia.com - Kepala Sub Auditorat III BPK Ali Sadli dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti Rp325 juta.

Ali Sadli dinyatakan menerima suap Rp240 juta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menerima gratifikasi senilai Rp9,896 miliar dan 80 ribu dolar AS serta tindak pidana pencucian uang aktif senilai Rp9,896 miliar dan 80 ribu dolar AS.

Tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK Haerudin pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

JPU juga menuntut menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp325 juta karena sudah mendapatkan uang bertentangan dengan kewajibannya yang kemudian sebagian uang diberikan kepada dua orang perempuan yang tidak lama terdakwa kenal yaitu Dwi Futhiayuni sebesar Rp85 juta dan saksi Selly Okilia sebesar Rp200 juta.

Bila terdakwa tidak membayar uang pengganti itu maka akan dijatuhi pidana selama 1 tahun.

Jaksa penuntut umum KPK juga menolak permintaan Ali sebagai saksi yang bekerja dengan penegak hukum (justice collaborator) seperti yang diajukannya pada 23 Januari 2018.

Dalam dakwaan pertama, Rochmadi terbukti menerima suap Rp240 juta dari Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dengan perantaraan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo agar Kemendes PDTT mendapat opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.

Sesditjen, Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN. Sugito meminta adanya "atensi atau perhatian" dari seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE 1) kepada Tim Pemeriksa BPK berupa pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200-300 juta.

Penyerahan uang dilakukan pada 10 Mei 2017 oleh Jarot dengan membawa tas kain belanja berisi uang sejumlah Rp200 juta yang diserahkan ke Ali Sadli di ruang kerjanya lantai 4 kantor BPK RI. Pemberian selanjutnya adalah pada 26 Mei 2017 yang kembali dilakukan oleh Jarot. 

Dalam dakwaan kedua Rochmadi terbukti menerima Rp9,896 miliar dan 80 ribu dolar AS sejak Mei 2015-2017. Total penerimaan yang sah yang dapat dibuktikan oleh Ali Sadli adalah Rp1,728 miliar yaitu dari penghasilan sebagai pegawai BPK dan usaha angkot sebesar Rp96 juta dan sewa rumah senilai Rp96 juta yang.

Dakwaan ketiga, Ali Sadli membelanjakan hartanya dengan sejumlah properti dan otomotif yaitu Mercedes Benz Type C, Mercedes Benz Type A, Honda CRV, tanah seluas 204 meter persegi di kebayoran Symphoni, tanah di Kebayoran Symphoni senilai 258 meter persegi, Honda Mini Cooper.

Atas tuntutan itu, Ali Sadli akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada 21 Februari 2018.

(ant/adi)

Berita Terkait

Baca Juga