'Mahar Politik' Bukti Tingginya Biaya Politik di Indonesia

Mahar Politik Bukti Tingginya Biaya Politik di Indonesia Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia Mudzakkir (Foto: Covesia)

Covesia.com - Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia Mudzakkir menilai pemerintah perlu merubah sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia secara menyeluruh untuk mengurangi biaya politik di Indonesia yang terbilang tinggi.

Adanya praktek meminta 'mahar politik' dalam pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah, menurut Mudzakkir lebih disebabkan oleh tingginya biaya politik untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah.

"Kita harus hati-hati jangan semuanya dikriminalisasi. Logikanya seseorang mau nyalon kemudian buat kampanye biayanya dari mana? Mau kampanye biayanya dari mana? Spanduk, stiker dan lain kan butuh biaya. Nggak mungkinkan dibiayai partai politik semuanya," terangnya kepada Covesia.com melalui telepon, Jumat (12/1/2018).

Menurutnya permintaan mahar politik yang kerap disebut money politik itu lebih disebabkan oleh kebutuhan parpol untuk pembiayaan politik dan kampanye politik.

"Pertanyaanya kalau semua dikriminalisasi biaya politik siapa yang nanggung? Apa negara mau nanggung?"tukasnya.

Ia mengatakan solusi terbaik untuk mengurangi biaya politik tinggi yang berdampat pada money politik adalah dengan melakukan perubahan sistem pemilu seperti melakukan kampanye bersama yang dibiayai sepenuhnya oleh negara.

"Tak hanya pilkada tapi juga legislatif, negara bikin kampanye bersama kemudian tugas partai politik hanya menggodok calonnya sehingga ini tentu akan mengurangi biaya politik," tambahnya.

Sebelumnya diketahui Indonesia Police Watch (IPW) berharap "Nyanyian" La Nyalla Matalitti bahwa dirinya dimintai uang Rp 40 miliar untuk rekomendasi Pilgub Jatim 2018 oleh Prabowo perlu ditelusuri dan diusut Satgas Anti Politik Uang Polri.

"Tujuannya agar kasus politik uang di balik Pilkada Serentak 2018 bisa terbongkar," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada Covesia, Jumat (12/1/2018).

IPW berharap, dengan terbongkarnya kasus politik uang itu bisa diketahui, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menjadi korban, dan partai mana saja yang doyan politik uang di Pilkada 2018. 

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga