Soal Perkara BG, Mantan Dir Jampidsus Anggap Putusan Hakim Sarpin Keliru

Soal Perkara BG Mantan Dir Jampidsus Anggap Putusan Hakim Sarpin Keliru Chairul Imam dalam acara diskusi bedah putusan hakim praperadilan di Gado-Gado Boplo Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2015). (Foto: Jhon Rico/Covesia)

Covesia.com - Mantan Direktur Penyidikan di Jampidsus Kejaksaan Agung, Chairul Imam menganggap putusan praperadilan kasus Komjen Budi Gunawan (BG) yang dilakukan oleh Hakim Sarpin itu keliru.

"Setelah melihat dan mempelajari putusan hakim praperadilan perkara BG. Saya anggap ada beberapa kekeliruan dalam putusan itu," kata Chairul Imam dalam acara diskusi bedah putusan hakim praperadilan di Gado-Gado Boplo Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2015).

Menurut Chairul, dalam putusan tersebut, Hakim Sarpin menyatakan bahwa spirindik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan BG sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi tidak sah. Tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berdasar atas hukum.

Chairul menjelaskan, dalam putusan ini dirasa hakim telah memperluas pasal 77 KUHAP.

"Padahal KUHAP secara tegas telah mengatur hal-hal apa saja yang dapat diuji melalui praperadilan," ujarnya.

Dalam putusan ini, lanjutnya, ada putusan hakim yang menyatakan bahwa penetapan tersangka BG itu ada dalam upaya paksa. Lalu hakim memperluas makna pasal 77 KUHAP.

"Saya kurang sependapat dengan putusan itu dengan penafsiran baru," ujarnya.

Menurut dia, dalam hukum pidana diatur soal pasal yang bisa ditafsirkan atau diperluas. Untuk pasal 77 KUHAP merupakan hukum formil atau acara yang tidak bisa diperluas.

"Jika memang harus ditafsirkan harus dengan penafsiran resmi," pungkasnya.

Hakim juga mengatakan harus menggali rasa keadilan. Tetapi hakim menggali dalam rangka di hukum materil. (jon/peb)

Berita Terkait

Baca Juga