Guspardi Gaus: Umumnya Masyarakat Sumbar Tolak SKB 3 Menteri 

Guspardi Gaus Umumnya Masyarakat Sumbar Tolak SKB 3 Menteri  Anggota DPR RI Komisi 2, Guspardi Gaus ditemui di kantor DPRD Sumbar, Kamis (18/2/2021)(Foto: Laila)

Covesia.com - Beberapa waktu lalu 3 menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil menandatangani surat keputusan bersama (SKB) menanggapi kasus di SMKN 2 Padang. 

Nyatanya di Sumbar SKB 3 menteri mendapat penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat di Sumbar. 

"Aspirasi masyarakat Sumbar secara umum menolak SKB 3 menteri. Namun, SKB sudah terbit dan banyak yang memberi penilaian SKB ini tergopoh-gopoh, talonsong, juga keputusan yang dikeluarkan secara emosional," ungkap Anggota DPR RI Komisi 2, Guspardi Gaus ditemui di kantor DPRD Sumbar, Kamis (18/2/2021). 

Lebih lanjut Guspardi mengatakan keputusan diambil karena emosional. "Jangan emosional dalam mengambil kebijakan harusnya edukatif. Tidak menampakkan kekuasaan dan harus memahami tentang kearifan lokal," imbuhnya. 

Tak hanya itu, dikatakan Guspardi SKB ini harus merujuk pada UU. Namun nyatanya SKB 3 mentri menabrak UUD, pancasila, dan UU no 20 tahun 2003, juga otonomi daerah.

"Masak iya, masalah pakaian seragam diurus pemerintahan pusat dan harus diselesaikan 3 mentri, hanya karena 1 orang keluar SK. Padahal persoalan itu sudah selesai dan diarifi oleh kedua pihak," jelasnya. 

Bagi Sumbar kata Guspardi sebetulnya ini tak ada masalah cuma keluar SKB 3 mentri yang menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan pada SKB bukan pemerintah.

"Masyarakat Sumbar menolak keras kebijakan SKB 3 mentri dan pemerintah pusat bisa mengevaluasi. Bahkan didukung oleh Kabupaten kota juga MUI Indonesia oleh Sekjennya," tutup Guspardi. 

(ila)


Berita Terkait

Baca Juga