Perusahaan Perjalanan Umrah Menjerit Akibat Pandemi

Perusahaan Perjalanan Umrah Menjerit Akibat Pandemi Ilustrasi

Covesia.com - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peraturan melarang masuk 20 negara, salah satunya Indonesia. Peraturan ini mengakibatkan perjalanan umrah tahun 2021 kembali tertunda, sehingga membuat biro perjalanan umrah mengalami kerugian. Diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi, informasi dan bantuan ekonomi untuk biro perjalanan umrah.

Peraturan tersebut diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Selasa 2 Februari 2021. Peraturan berlaku mulai, Rabu 3 Februari 2021 sampai waktu yang tidak ditentukan. Dengan demikian, perjalanan umrah tahun 2021 ditunda, dan berdampak kerugian besar bagi biro perjalanan umrah.

Dedi (35), Kepala PT. Hana Asia Wisata cabang Kerinci mengalami kerugian akibat aturan tersebut.

 "Dampak sangat mengganggu, roda ekonomi tidak dapat berjalan bahkan mati total," ujarnya ketika dihubungi covesia.com, Jumat (6/2/2021).

 Hal senada diungkapkan Rangga (25), Kepala Khazanah Tour cabang Kerinci mengatakan dari bulan Maret 2020 sampai saat ini, perusahaannya belum ada memberangkatkan jamaah. Hal itu tentunya sangat berdampak terhadap keuangan perusahaan.

 Dampak terbesar yaitu berkurangnya minat jemaah mendaftar kepada kami, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tentunya dari segi ekonomi ini berdampak besar. Tetapi, kita perlu memahami yang telah diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi," jelasnya.

Rangga mengatakan, hingga saat ini Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah Republik Indonesia (AMPURI) masih mencari solusi terkait hal ini. Namun, keputusannya tetap pada pemerintah Arab Saudi.

"Bagi jemaah yang telah mendaftar kepada kami, kami selalu menjalin komunikasi, dan kami tetap mengadakan manasik umrah untuk jemaah kami,” ujarnya.

Dia mengharapkan perhatian dan bantuan dari pemerintah, baik itu berupa solusi, informasi, dan bantuan ekonomi. Karena, hampir satu tahun perusahaan travel umrah jatuh bangun menghadapi efek pandemi. 

"Bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk mencegah dampak buruk, seperti penutupan usaha, PHK, dan lainnya," jelasnya.

(mgg/Trio Erlika Putra)

Berita Terkait

Baca Juga