DKPP RI Tolak Seluruh Pengaduan LO Panji - Yosrisal Terhadap Bawaslu Dharmasraya

DKPP RI Tolak Seluruh Pengaduan LO Panji  Yosrisal Terhadap Bawaslu Dharmasraya Sidang di DKPP RI, Rabu (20/1/2021)(Foto: dok.humas dkpp)

Covesia.com - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pembacaan putusan terhadap perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu (KEPP) oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya. Sidang ini digelar atas laporan dengan Nomor 159-PKE-DKPP/XI/2020 di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021). Perkara ini diadukan oleh Fadli Aulia yang merupakan Liasson Officer (LO) Paslon Bupati - Wakil Bupati Dharmasraya, Panji Mursyidan - Yosrisal. 

Dalam perkara ini, Fadli memberi kuasanya kepada Alkhoviz Syukri selaku advokat paslon dengan pokok aduan adanya dugaan pembersihan baliho Panji - Yosrisal secara membabi buta. Akhirnya, paslon ini mendapatkan kerugian materil dan immateril. Kemudian, ketiga anggota komisioner Bawaslu Dharmasraya yakni Syamsurizal (Ketua), Alde Rado dan Laila Husni berstatus teradu.

Pembacaan putusan, anggota DKPP RI, Dr. Ida Budhiati terlebih dahulu menjelaskan bahwa DKPP telah mendengarkan keterangan dari pengadu dan jawaban dari teradu. Termasuk meminta keterangan beberapa saksi dan mempelajari bukti-bukti persoalan.

Setelah itu, DKPP menggelar sidang untuk gelar duduk perkara tanggal 14 Desember 2020. Namun, kuasa hukum pengadu tidak hadir dan memberikan surat keterangan bahwa pengadu sudah mencabut kuasa terhadapnya.

Selanjutnya tanggal 15 Desember 2020, Pengadu (Fadli Aulia-Red) mengirim surat pencabutan perkara kepada DKPP RI. 

"Dengan begitu, dalam persoalan ini pengadu tidak menggunakan hak dan kesempatan yang diberikan DKPP untuk membuktikan dalil aduan pengadu dalam sidang pemeriksaan," sebut majelis sidang. 

Sedangkan teradu (Bawaslu Dharmasraya-Red) memberikan keterangannya ke DKPP RI. Disebutkannya, telah memberikan kesempatan kepada paslon Panji - Yosrisal untuk menurunkan APK-nya karena tidak sesuai dengan PKPU 11/2020 selama 2x24 jam. 

Dengan begitu, DKPP menolak seluruh aduan dari pengadu karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. 

"Selain menolak seluruh pengaduan dari pengadu, DKPP juga meminta agar Bawaslu Sumbar merehabilitasi nama teradu terhitung 7 hari setelah putusan ini dibacakan," Sebut ketua Majelis Sidang, Prof Teguh Prasetyo. 

(agg)

Berita Terkait

Baca Juga