Irwan Prayitno Minta Masyarakat Tak Menolak Divaksin: Kalau Perlu Berebut!

Irwan Prayitno Minta Masyarakat Tak Menolak Divaksin Kalau Perlu Berebut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (kanan) saat meninjau aktivitas vaksinasi di lingkungan Pemprov Sumbar. Foto: Laila Marni

Covesia.com - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengaku sudah 38 kali dites swab. Ia mengharapkan masyarakat tidak menolak vaksin Covid-19. 

"Saya menunggu 9 bulan vaksin ini dari bulan Maret. Capek saya 38 kali di swab. Kalau sudah pakai vaksin tak perlu diswab lagi. Kalau perlu, berebut divaksin," ungkap Irwan Prayitno, Kamis (14/1/2021). 

Diberitakan sebelumnya, Irwan batal menjadi orang pertama divaksin di Sumbar karena faktor kesehatan. 

"Karena tidak jadi divaksin tadi, saya menunggu besok, lusa atau kapan kesehatan membaik dan persyaratan untuk divaksin bisa dipenuhi," ujarnya. 

"Tadi malam saya sudah diberitahu oleh Direktur RSUP M. Djamil, bahwasannya untuk tahap pertama ini, saya belum bisa divaksin. Nanti akan menyusul kemudian," kata Irwan Prayitno. 

Irwan juga mengingatkan masyarakat Sumbar untuk tidak takut dan khawatir terhadap keamanan serta kehalalan vaksin Covid-19. 

"Yakinlah bahwa pemerintah tidak mungkin akan mencelakakan masyarakatnya," ujarnya.

Irwan meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu negatif atau hoaks tentang vaksin yang selama ini banyak beredar. Pasalnya, mutu dan keamanan vaksin COVID-19 tidak perlu diragukan lagi karena sudah melalui fase uji klinis. 

Terlebih lagi BPOM sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization) dan juga dari MUI sudah mengeluarkan Fatwa No.2 /2021 terkait kehalalan dari vaksin COVID-19.

Ada 16 poin persyaratan yang bisa menerima vaksin di antaranya tidak pernah terkonfirmasi Covid-19, tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien corona, bukan ibu hamil, tidak memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes melitus, ginjal, jantung, HIV dan memiliki penyakit asma. 

Irwan juga mengatakan tak ada sanksi bagi yang tidak mau vaksin. 

"Yang ada sanksi di Perda No 6 itu mereka yang terkena Covid-19 tapi tak mau diswab itu yang disanksi. Sampai saat ini tidak ada. Kalau ada nanti dari pusat kita ikuti," jelasnya. 

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga