Untuk Keselamatan, PT KAI Divre II Sumbar Tutup Perlintasan Liar

Untuk Keselamatan PT KAI Divre II Sumbar Tutup Perlintasan Liar Petugas dari PT KAI Divre II Sumbar, melakukan penutupan perlintasan liar. (Humas KAI)

Covesia.com - Untuk keselamatan bersama agar tidak terjadi kecelakaan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat (Sumbar), melakukan penutupan terhadap beberapa perlintasan liar di jalur KAI. 

Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Ujang Rusen Permana dalam keterangan tertulisnya yang diterima Covesia.com, pada Senin (16/11/2020) mengatakan, "PT KAI Divre II berkoordinasi dengan pihak Dishub dan Kepolisian untuk melaksanakan penutupan perlintasan liar, seperti sekarang di lokasi terjadinya tabrak maut antara KAI dengan mobil taksi online pada Minggu (15/11/2020) kemarin," sebut Rusen.

Dalam kejadian itu, sopir taksi online Z (49) tewas di lokasi kejadian. Sedangkan dua penumpangnya mengalami luka-luka.

Rusen mengatakan, selain di lokasi tabrak maut tersebut pihaknya selama tahun 2020 ini, sudah melaksanakan 26 penutupan perlintasan liar dan akan terus berlanjut.

"Ditargetkan sampai akhir tahun ini ada 51 perlintasan liar yang akan ditutup dari total perlintasan liar sebanyak 403 perlintasan. Makanya itu, upaya penutupan ini, perlu dukungan dari semua pihak demi keselamatan bersama," ungkap Rusen.

Rusen menyampaikan, bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, operator, dan pengguna jalan memiliki peran masing-masing yang sama pentingnya.

Rusen juga menilai terdapat 3 unsur untuk menghadirkan keselamatan di perlintasan sebidang, yaitu dari sisi infrastruktur, penegakan hukum, dan budaya.

"Di sisi infrastruktur, evaluasi perlintasan sebidang harus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan KAI dan pihak terkait lainnya secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi tesebut, perlintasan sebidang dapat dibuat tidak sebidang, ditutup, ataupun ditingkatkan keselamatannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan pasal 5 dan 6," jelasnya. 

Kemudian di sisi penegakan hukum, dibutuhkan penindakan bagi setiap pelanggar agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan. 

"KAI rutin menjalin komunikasi dengan kepolisian setempat agar penegakan hukum diterapkan secara konsisten," ujarnya.

Sedangkan di sisi budaya, perlu ada kesadaran dari setiap pengguna jalan untuk mematuhi seluruh rambu-rambu dan isyarat yang ada saat melalui perlintasan sebidang. Hal ini dikarenakan keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab setiap individu.

"Keselamatan di perlintasan sebidang dapat tercipta jika seluruh unsur masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama peduli. Diharapkan kepedulian seluruh stakeholder termasuk para pengguna jalan, mampu menciptakan keselamatan di perlintasan sebidang," kata Rusen. (ril)

Berita Terkait

Baca Juga