Pengamat: Makin Banyaknya Laporan Pelanggaran Pilkada Tanda Adanya Kemajuan

Pengamat Makin Banyaknya Laporan Pelanggaran Pilkada Tanda Adanya Kemajuan Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat (Sumbar), Eka Vidya Putra.

Covesia.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar), terus mendapatkan laporan masyarakat terkait kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ini. 

Salah satunya dalam seminggu terakhir ini, adanya laporan Tim Penasehat Hukum Pasangan Calon Gubernur Mahyeldi-Audy Joinaldy terkait penyiaran pasangan calon Mulyadi di media televisi TvOne, menurut mereka TvOne dianggap tidak adil, karena hanya menyiarkan satu pasangan calon saja. 

Terkait hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat (Sumbar), Eka Vidya Putra menyebutkan, banyaknya laporan ke Bawaslu Sumbar, dalam suatu sisi itu tanda adanya kemajuan, artinya masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu. 

"Misalkan, dalam pilkada sebelumnya tidak banyak laporan, namun sekarang banyak itu bukan berati pilkadanya yang tidak baik, tapi masyarakatnya saja sekarang sudah proaktif mengawasi pemilu," sebut Eka saat dihubungi covesia.com pada Sabtu (14/11/2020).

Eka mengatakan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu wajib melakukan pencegahan dan penindakan atas laporan-laporan yang diterima dari masyarakat.

"Setelah melakukan pendalaman terhadap laporan yang diterima, baru laporan itu diketahui memenuhi unsur pelanggaran atau tidak," jelas Eka.

Jadi, kata Eka, setiap laporan pelanggaran pilkada yang masuk, Bawaslu pasti akan menindak lanjuti, karena mereka harus proaktif menanggapi laporan itu. Bahkan Bawaslu sekarang bisa melakukan persidangan sendiri.

Cuman persoalannya, dalam keaktifan itu apakah permasalahan yang diadukan itu cukup bukti untuk dinyatakan bersalah. Sebab belum tentu semua pengaduan itu dikatakan salah, harus melalui uji materi dulu, mencukupi atau tidaknya dulu. 

"Saya lihat selama ini banyak pengaduan itu tidak cukup bukti disaat uji materinya akan ditindak lanjuti," ujarnya.

Tapi tegas Eka, kalau pengaduan sudah cukup bukti, tapi bawaslu tidak menindak lanjuti bahkan tidak meresponnya maka pelapor bisa mengadukan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

(pri)

Berita Terkait

Baca Juga