Febri Diansyah Jadi Kuasa Hukum Cabup Dharmasraya Sutan Riska

Febri Diansyah Jadi Kuasa Hukum Cabup Dharmasraya Sutan Riska Tangkapan layar jumpa pers via zoom, Jumat (13/11/2020).

Covesia.com - Setelah mengundurkan diri dari KPK, Aktivis antikorupsi Febri Diansyah menjadi kuasa hukum calon bupati (cabup) Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Tak hanya Febri Diansyah, Donal Faris pun ikut terjun ke Pilkada 2020 mendampingi paslon Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Dasril Panin Dt. Labuan (SR-Labuan). 

Bergabungnya Febri dan Donal Faris tak lain ingin wujudkan pemilu berintegritas dan pemberantasan korupsi serta pemerintahan yang bersih. 

"Ada kesamaan visi kami soal menolak praktik politik uang dan penggunaan kebohongan (hoax), dan isu SARA dalam Pilkada. Latar belakang itu Saya meminta kesediaan Febri Diansyah dan Donal Fariz untuk menjadi kuasa hukum pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 ini," ungkap Sutan Riska dalam jumpa pers via zoom, Jumat (13/11/2020).

"Kami himbau kepada masyarakat jangan terpengaruh isu sara, mari fokus pada perkembangan daerah kita ke depan.Kita buktikan bahwa Adat bukan sumbarang adat. Kami mengajak tokoh masyarakat untuk menghadapi isu ini ke depan," ungkap Sutan Riska. 

Lebih lanjut, Febridiansyah berkata bahwa dirinya beserta tim berbicara pemberantasan korupsi dan politik yang berintegritas. "Kami tak sepakat dengan adanya politik uang, kami berpikir selaku advokad dipinang sebagai kuasa hukum semenjak 6 November dan menjalankan tugas itu," jelasnya. 

Ada pihak tertentu yang menggunakan isu sara sedemikian rupa, dari aspek bisa diproses. Namun kami saat ini lebih mengingatkan dan memberikan informasi yang serius tentang bahaya dari isu tersebut. "Kita harus ingat, demokrasi yang luas tidak menyebarkan hoaks," tambahnya. 

Tak hanya itu, Febri mengatakan bahwa pendampingan bukan secara formal saja, namun bagaimana nilai-nilai anti korupsi dan integritas dan pendekatan itu diterima oleh SR Labuan.  

"Kami memberikan pelatihan pada ketua tim pemenangan di lapangan dan agar tidak terprovokasi dengan isu Sara dan politik uang," imbuhnya. 

Febri juga mengatakan bahwa proses pilkada yang bersih adalah bagian penting pemilihan pimpinan yang berintegritas. 

"Kerja ini adalah demi terwujud pemerintah yang bersih di Dharmasraya. Pelayanan publik lebih masif dan Dharmasraya lebih sejahtera. Jadi tak sekadar pendampingan. Kami konsen di Dharmasraya. Tim yang bekerja mencegah agar tak ada politik uang yang merusak demokrasi," pungkasnya. 

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga