Soal Konversi Bank Nagari Syariah, Fraksi PKS DPRD Sumbar: Segerakan Pembahasan Ranperdanya

Soal Konversi Bank Nagari Syariah Fraksi PKS DPRD Sumbar Segerakan Pembahasan Ranperdanya Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumbar Rahmat Saleh saat membacakan pernyataan sikap soal ranperda konversi Bank Nagari Syariah di Padang, Jumat (13/11)(Covesia/Istimewa)

Covesia.com - Fraksi PKS DPRD Sumatera Barat mendesak pimpinan dewan agar segera melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Umum Syariah yang merupakan Bank Pembangunan Daerah.

"Ranperda Bank Nagari menjadi syariah sudah ditetapkan DPRD pada paripurna 27 November 2019 sebagai salah satu ranperda prioritas 2020, namun hingga saat ini masih tertunda, kami mendesak agar segera dibahas dan disahkan pada tahun ini,"  kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumbar Rahmat Saleh di Padang, Jumat (13/11/2020).

Ia menyampaikan hal itu saat membacakan pernyataan sikap resmi Fraksi PKS pada rapat paripurna tentang proses konversi Bank Nagari.

Menurut dia Pemerintah daerah melalui Gubernur Sumbar juga telah  menyampaikan permohonan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Konversi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) menjadi Bank Umum Nagari Syariah, pada  21 Februari 2020, dengan nomor surat 188/390/Huk-2020. 

"Permohonan ini sudah dilengkapi dengan naskah akademik sebagai prasyarat ranperda ini layak untuk dibahas di DPRD," kata dia.

Rahmat mengemukakan berdasarkan tata tertib DPRD Sumbar  Pasal 109 ayat 6, dinyatakan bahwa penambahan dan perubahan propemperda hanya dapat dilakukan dengan mekanisme rapat paripurna DPRD setelah melalui kajian Bapemperda bersama Biro Hukum pemerintah daerah. 

"Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Bapemperda tidak berhak membatalkan pembahasan ranperda Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah yang sudah ditetapkan DPRD  pada rapat paripurna,  27 November 2019," ujarnya

Pada kesempatan itu Fraksi PKS  meminta pimpinan DPRD Sumbar   agar profesional dalam mengarahkan fokus kerja yang menjadi hak dan wewenang  dalam proses konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. 

Dari sejumlah syarat yang disampaikan pada pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.03/2016, hanya ada satu syarat yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPRD Sumbar , yakni melakukan perubahan terhadap anggaran dasar Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Umum Syariah yang dituangkan dalam Peraturan daerah yang baru sebagai pengganti peraturan daerah No4 tahun 1973. 

"Sementara untuk menilai kelayakan dilakukannya Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Umum Syariah adalah wewenang OJK , sesuai dengan sesuai pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.03/2016 ayat 1,"  katanya lagi.

Maka berdasarkan pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.03/2016 ayat 2 dinyatakan  pembahasan Anggaran Dasar dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha dari Nagari Konvensional menjadi Bank Umum syariah.

Ini  menguatkan bahwa tidak ada alasan bagi DPRD untuk menunggu persyaratan lain lengkap, baru dilaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Umum Syariah di DPRD Provinsi Sumatera Barat, ujarnya

Oleh sebab itu  Fraksi PKS menyatakan sikap kepada  pimpinan DPRD untuk mendorong semua alat kelengkapan dewan  Bamus, Bapemperda , dan komisi terkait  agar melaksanakan Pembahasan  Rancangan Peraturan daerah tentang Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Umum Syariah pada tahun anggaran 2020.

"Kalau terjadi perubahan kebijakan terhadap Propemperda tahun 2020, maka harus diputuskan melalui mekanisme rapat paripurna, dan tidak dapat  diputuskan di rapat Bapemperda," ujarnya.

Sebelumnya pada 6 November 2020 Fraksi PKS juga telah menyurati Ketua DPRD Sumbar mendesak Ranperda Bank Nagari segera dibahas karena tidak ada lagi alasan secara hukum untuk menundanya.

Turut hadir pada paripurna tersebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sidang  dipimpin oleh Ketua DPRD,  OPD dan sebagian besar anggota DPRD hadir secara  virtual.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari diputuskan  resmi beralih  status  dari bank konvensional menjadi bank syariah. 

Keputusan konversi Bank Nagari ke bank syariah disepakati dalam RUPSLB pada 30 November 2019 secara aklamasi oleh seluruh pemegang saham.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut diberi tenggat waktu dua tahun peralihan dan beroperasi penuh dengan sistem syariah.

(ril/don)

Berita Terkait

Baca Juga