Pemprov dan Polda Sumbar Sepakat Pelanggar Perda AKB Bisa Disel

Pemprov dan Polda Sumbar Sepakat Pelanggar Perda AKB Bisa Disel Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto (kiri) bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Foto: Humas

Covesia.com - Pemerintah Provinsi Sumbar dan Polda Sumbar sepakat akan melakukan penindakan hukum bagi pelanggar Perda AKB. Tak hanya teguran dan denda tapi juga sanksi kurungan. 

"Kita terus meningkatkan penindakan dan penegakan hukum sesuai perda, bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 akan diberi sanksi denda dan sampai pidana kurungan," ungkap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat melakukan Rapat Koordinasi Criminal Justice System (CJS) bersama Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto di ruang pertemuan Hoegeng jenderal Polisi, Markas Polda (Mapolda) Sumatera Barat, Selasa (20/10/2020).

Dia menjelaskan, rakor criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan terkait penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumatera Barat.

Pemprov Sumbar (Satpol PP) bersama Pihak Kepolisian dan aparat hukum lainnya terus meningkatkan penindakan hukum yang ada pada Perda AKB dengan menerapkan berupa sanksi denda dan pidana kurungan. Penindakan itu dilakukan agar semua disiplin pakai protokol kesehatan sehingga kecil peluang terjadi penularan. 

Kemudian, Satpol PP melakukan penindakan hukum terkait Perda AKB hampir setiap jam anggota  di berbagai tempat dan daerah, bahkan dari sekian banyak anggota Polres yang tersebar di daerah juga melakukan tindakan hukum. 

Maka dari itu Satpol PP dan anggota Polres yang tersebar di daerah dilakukannya razia secara rutin kepada masyarakat setiap jam, mengenai perda AKB serta diterapkannya sanksi administrasi dan pidana agar masyarakat jera dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.

"Bahkan kita telah bekerjasama dengan Jaksa dan Hakim, untuk melakukan sidang ditempat. Kalau terbukti bersalah melanggar Perda AKB, pihak Polres telah menyediakan sel khusus. Semua ini diterapkannya agar masyarakat jera dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19," kata Irwan Prayitno.

Sementara itu pihak Satpol PP Provinsi, Kabupaten Kota telah melakukan penertiban dan penindakan sejak di berlakukannya Perda AKB ini, terhitung sampai Senin, 19 Oktober 2020 pukul 15.05 WIB dengan Personal 2.138 orang

Adapun rincian sanksi yaitu, 76 orang sanksi denda administratif dengan 36 orang dilaksanakan oleh Provinsi, 40 orang dilaksanakan oleh Kabupaten kota dan untuk 2.062 orang melaksanakan sanksi kerja sosial.

Selanjutnya untuk Pelaku Usaha sebanyak 48 unit dengan di berikan teguran tertulis dan Penyelenggara kegiatan 1 kali teguran.

Adapun kami laporkan data-datanya sesuai Kabupaten Kota diantaranya Kota Padang Personal 303 orang, Pelaku Usaha: 13 orang. 

Kota Pariaman Personal 462 orang. Kota Padang Panjang Personal 118 orang dan Pelaku Usaha 4 usaha. Kota Payakumbuh Personal 162 orang.

Kota Sawahlunto Personal 46 orang. Kota Solok Personal 269 orang, Pelaku Usaha: 3 usaha. Kota Bukittinggi Personal 30 orang, dan 9 usaha.

Padang Pariaman 60 orang dan 5 pelaku usaha. Pesisir Selatan Personal 429 orang, Pelaku Usaha 5 usaha dan Pelaku Kegiatan 1 kegiatan. 

Sementara itu, Solok Personal 20 orang. Solok Selatan tidak ada. Kab. Sijunjung Personal 76 orang. Dharmasraya Personal 3 orang.

Limapuluh Kota Personal 76 orang. Tanah Datar Personal 85 orang. Pasaman Personal 4 orang dan 9 usaha. Pasaman Barat Personal 23 orang. Agam Personal 14 orang dan Mentawai tidak ada. 

"Kami sudah berkali-kali mengadakan rapat bersama Kapolda dengan Kapolres sambil jalan terus memantapkan supaya tindakan hukum dilapangan secara efektif dilakukan secara bersama-sama. Ini kesepakatan kita, agar meminimalisir penularan Covid-19 di Sumbar," ujarnya.

Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto juga mengatakan rakor ini adalah bentuk suatu instrumen kepatuhan masyarakat yang harus dilakukan dengan Instrumen ini. 

"Dan setiap hari telah dilakukan evaluasi bersama Pol PP ditingkat provinsi melihat keaktifan dari penerapan aktualisasi Perda no 6 tahun 2020 hingga ke tingkat jajaran,"katanya.

Yang jelas kita berharap semuanya ini bisa optimal menekan angka sebaran Covid-19 di Sumatera barat. Karena salah satu bentuknya adalah menggunakan perangkat instrumen hukum yang ada di Perda 6 tahun 2020.

"Untuk penerapan sanksi kurangan nanti, apabila mereka telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali kita sudah punya aplikasi SiPelada pendukung sehingga hakim tidak ragu lagi memutuskan melakukan kurungan selama satu atau dua hari," sebut Toni.

Selanjutnya Toni juga mengatakan bahwa telah disediakan tempat khusus pelanggar Perda nomor 6 tahun 2020, termasuk di Polda sendiri sudah disediakan sel khusus dan di polres juga demikian khusus pelanggaran ini.

(ril/ila)

Berita Terkait

Baca Juga