LBH Padang : Omnibuslaw Masterplan Oligarki

LBH Padang  Omnibuslaw Masterplan Oligarki Ilustrasi - Sumber: Antara

Covesia.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Wendra Rona Puyra mengtakan bahwa UU Omnibuslaw adalah masterplan oligarki. Undang-Undang tersebut sama sekali tidak memihak pada rakyat hanya pada segelintir orang tertentu. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, meski dalam proses pembahasan antara pemerintah dengan parlemen diiringi protes. Setelah disahkan gelombang masyarakat di Indonesia beramai-ramai menolak Undang-Undang tersebut. 

"UU Omnibuslaw atau Cipta Kerja sulit dipahami secara utuh. Ini adalah masterplan oligarki, proses tidak transparan dan frasa membingungkan," ungkap Wendra saat diskusi zoom dengan beberapa koalisi seperti Bersihkan Indonesia, Srikandi Lestari dan Atap Hijau, Senin (19/10/2020).

Lebih lanjut dikatakan Wendra Pemerintah tidak memikirkan skala prioritas karena sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Di dalam omnibuslaw setidaknya ada lebih kurang 79 undang-undang. Mengenai aspek lingkungan hidup, perburuhan, zonasi laut, kehutanan, dan sebagainya. 

"Jika Undang-Undang ini berlaku, saya tidak yakin anak-anak dan cucu kita nanti akan sejahtera sebab akibat pertambangan dan pencemaran lingkungan seperti pertambangan, bagaimana mereka mendapat udara bersih dengan kondisi seerti itu," jelasnya. 

Di akhir, Wendra menegaskan bahwa Undang-Undang ini tidak diciptakan untuk kepentingan rakyat tetapi kepentingan pihak tertentu. Maka perlu Undang-Undang ini untuk dibatalkan karena ini demi masa depan 10 tahun 20 tahun lagi.

Selain itu, Ahmad Ashov dari koalisi bersihkan Indonesia juga sependapat. UU Ciptaker tak lebih dari omong kosong. 

Jika dikatakan untuk investasi sebenarnya Indonesia masih baik-baik saja menurut para pakar. Jikapun investasi lagi rendah UU Ciptaker bukanlah solusi untuk itu. 

"UU Omnibuslaw harus dicabut atau dibatalkan," pungkasnya. 

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga