Koalisi Bersihkan Indonesia Serukan Presiden Cabut UU Omnibus Law dan UU Minerba

Koalisi Bersihkan Indonesia Serukan Presiden Cabut UU Omnibus Law dan UU Minerba Koalisi Bersihkan Indonesia, Ahmad Ashov, pada diskusi via zoom, Senin (19/10/2020)

Covesia.com - Koalisi Bersihkan Indonesia, Ahmad Ashov menyeru presiden dan DPR RI untuk mencabut dan membatalkan UU Omnibus law atau ciptaker dan UU Pertambangan Mineral. 

"Omnibus Law UU Cipta Kerja, mulai dari perencanaan hingga pengesahannya dipenuhi konflik kepentingan bisnis tambang mineral batubara dan energi kotor. Bahkan beberapa pasal terkait sektor tambang dan energi kotor yang dikaji juga memperlihatkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan menguntungkan segelintir pebisnis besar yang memiliki afiliasi dengan elit politik. Dalam hal ini, salah satunya melalui jalur Proyek Strategis Nasional (PSN)," ungkap Ahmad Ashov pada diskusi via zoom, Senin (19/10/2020).

Lebih lanjut dikatakan Ahmad, akibat omnibuslaw terjadi tekanan kerusakan lingkungan yang akan semakin membesar dan meluas pengabaian hak-hak asasi manusia. Tak hanya itu juga kerugian ekonomi yang semakin besar bagi daerah-daerah yang telah dan akan terus dieksploitasi.

Laporan ini juga semakin mengonfirmasi keresahan dan tekanan publik dalam berbagai aspek atau sektor dari UU Omnibus Law Cipta Kerja, termasuk sektor ketenagakerjaan dan lingkungan hidup secara lebih luas.

Oleh karena itu, dengan laporan ini, selaras dengan tuntutan publik luas, Koalisi #Bersihkanindonesia menyerukan kepada Presiden Jokowi, segenap pemerintahannya dan DPR RI untuk segera mencabut dan membatalkan Omnibus Law UU Gipta Kerja dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara karena ditengarai produk yang cacat dan lahir dari legislasi yang dipenuhi oleh konflik kepentingan.

Selain itu koalisi bersihkan Indonesia juga menyeru Presiden untuk memperkuat penegakan hukum dalam operasi pertambangan. Mencegah kehadiran Politically Exposed Person (PEP) dalam kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan batubara, atau sebaliknya mencegah pemilik dan pimpinan perusahaan batubara, tambang dan energi kotor dalam pemerintahan dan sistem politik Indonesia.

Kemudian, memperkuat langkah-langkah hukum untuk mencegah konflik kepentingan di antara PEP. Menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kolusi dan campur tangan politik.

Mengatur konflik kepentingan antara politikus atau pejabat pemerintah dan pengusaha tambang dan energi kotor.

Menyoroti pemilik manfaat dalam usaha pertambangan batubara, tambang dan energi kotor. Menjamin penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan dalam sektor pertambangan dan memastikan pemulihan dampak sosial-ekologi akibat pertambangan. 

Terakhir mendorong moratorium izin pertambangan dan PLTU batubara diikuti dengan menyusun peta jalan untuk meninggalkan batubara dan energi kotor sebagai kutukan sumber daya alam, bertransisi menuju energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan.

(ila/don)

Berita Terkait

Baca Juga