Blak-Blakan Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja, Feri Amsari: Bisa Menciptakan Sentralistik

BlakBlakan Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja Feri Amsari Bisa Menciptakan Sentralistik Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari. Dok Pribadi

Covesia.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari blak-blakan soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang panas di tengah masyarakat Indonesia. Dari draft UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, Senin (5/8/2020), disebut bisa mengancam otonomi daerah dan akan menciptakan sentralistik.

"Semangat konstitusi setelah reformasi itu diberikan seluas-luasnya kepada daerah melalui otonomi. Tapi semangat itu dikhianati oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja karena akan menjadi negara Indonesia sebagai negara yang sentralistik. Alhasil, otonomi akan melemah sendirinya," sebut Feri Amsari kepada Covesia.com, Kamis (8/10/2020) malam di Kota Padang.

Dalam Omnibus Law, disebutkannya merangkum 79 Undang-Undang yang tak hanya membahas soal ketenaga kerjaan dan buruh. Tetapi membahas segala aspek kebijakan pertumbuhan pembangunan dan ekonomi. Dengan begitu, kewenangan dan inovasi kepala daerah menjadi terbatas karena harus berpatokan kepada kebijakan pusat.

"Dengan adanya Omnibus Law, ada sekitar 400 lebih peraturan pemerintah (PP) yang bisa muncul. Ini berbahaya bagi otonomi daerah karena akan memangkas kewenangan kepala daerah untuk berinovasi terhadap daerahnya sendiri. Apalagi bagi kepala daerah yang secara politis berseberangan dengan pemerintah pusat," kata Feri.

PP tersebut lanjut Feri, bisa merangkum segala aspek. Mulai dari perizinan, tata ruang, relasi pertambangan dan minerba, parkir kendaraan, pesawat dan kapal. Banyak hal lain yang bisa ditarik oleh pemerintah pusat melalui PP dengan pondasinya Omnibus Law UU Cipta Kerja. 

"Harusnya kepala daerah seluruh Indonesia bersikap untuk menolak. Karena daerah mereka juga nanti yang akan dirugikan oleh Omnibus Law ini. Kewenangan mereka terpangkas dan otonomi di daerah luntur. Sampai malam ini, baru lima kepala daerah yang menyatakan sikap penolakan," ucapnya.

Dicontohkannya, dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga diatur oleh Pusat. Akibatnya rentan bagi daerah yang berseberangan dengan pusat dan terbuka peluang terjadi kemiskinan. Pebisnis di daerah juga akan lesu.

"Bisa dibayangkan kalau PAD sudah ditentukan oleh pusat. Ekonomi tidak akan merata. Bagi daerah yang dapat PAD besar, bisalah ekonomi dan pembangunannya merata. Tapi yang tidak, bisa lesu. Berdampak juga dengan pebisnis daerah. Jadi wajar muncul kecurigaan investor besar maupun asing masuk dan menguasai pasar di daerah. Akhirnya pebisnis lokal sulit untuk bersaing. Atau pebisnis lokal yang tidak sejalan dengan pusat berkemungkinan dikerdilkan melalui PP baru dan akhirnya mati sendiri," ucap Feri.

Di tahun 2011, peneliti asal Italia, Sol Piccioto dalam tulisannya "Regulatory Competition" menjelaskan negara-negara di dunia tengah bersaing untuk menjadi sebagai pasar-pasar modal. Ini untuk menarik investor untuk menanam investasi. Caranya, membuat kebijakan dan aturan untuk mempermudah investasi. 

"Apakah Indonesia sudah siap untuk kompetisi ini? Karena butuh tata kelola dan SDM yang bagus. Harus mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Jika tidak, bisa kalah dan akhirnya jual murah. Ujung-ujungnya hanya menyediakan bahan baku dengan mengeksploitasi Sumber Daya Alam secara besar-besaran," sebutnya.

Kemudian di beberapa penelitian di Amerika, jika Omnibus Law merangkum banyak UU Bisa mengancam demokrasi. Hanya saja, Omnibus Law  bisa menjadi solusi di tengah masyarakat apabila fokus pada satu UU. 

"PM Kanada, Justin Trudeau itu bapak Omnibus Law. Beliau hanya memfokuskan satu UU dalam Omnibus Law. Misalkan Omnibus Law soal pajak. Seluruh isi dalam Omnibus Law ini soal pajak saja. Tidak ada menyinggung yang lain. Tapi jika sudah banyak isinya didalam, itu sama saja anti demokrasi. Lihat saja hasil-hasil peneliti dari Amerika yang membahas Omnibus Law," kata Feri.

Sedangkan untuk buruh sendiri, Feri berpendapat wajar ada aksi besar-besaran saat ini di kalangan buruh. Namun, persoalan buruh hanya satu poin dalam keseluruhan UU Cipta Kerja. Di dalam draft UU Cipta Kerja, isi untuk Buruh juga masih menggantung.

"Yang perlu dilihat itu secara keseluruhan. Bukan hanya persoalan buruh saja. Kalau soal buruh, aturan dalam draft saya lihat masih menggantung dan wajar ada aksi besar-besaran sekarang. Namun, imbas dari omnibus law ini secara menyeluruh yang perlu dikaji. Karena akan panjang rentetannya nanti," tutupnya. 

(agg/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga