DPRD Pasbar Sepakat Menyetujui Penolakan Pengesahan UU Ciptaker, Ini Isinya!

DPRD Pasbar Sepakat Menyetujui Penolakan Pengesahan UU Ciptaker Ini Isinya DPRD Pasbar bersama mahasiswa saat menyetujui penolakan UU Omnibus Law (Ist

Covesia.com - Aksi unjuk rasa penolakan pengesahan UU Cipta Kerja (ciptaker) yang dilakukan oleh ratusan gabungan mahasiswa se Pasaman Barat yang berlangsung di halaman kantor DPRD Pasaman Barat mendapat dukungan, Kamis (8/10/2020).

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada Senin (5/10) lalu itu dinilai para pengunjuk dari mahasiswa dirasa telah merampas hak para kaum buruh dan khususnya rakyat Indonesia.

Para pengunjuk rasa dari gabungan mahasiswa se Pasaman Barat dan DPRD Pasaman Barat ini menemui kesepakatan. Kesepakatan itu dilaksanakan dibawah guyuran hujan dalam kondisi baju basah kuyub.

Kesepakatan itu atas nama Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat dan DPRD Pasaman Barat menyatakan menyetujui penolakan UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU untuk mencabut berlakunya UU Cipta Kerja.

Kesepakatan itu juga ditandatangani bersama oleh Ketua Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat yakni Asmar Habibi. Sedangkan dari DPRD Pasaman Barat ditandatangani oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni dan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Subandrio.

Sebelumnya para mahasiswa itu menyampaikan orasi mereka dan ada tujuh poin yang disampaikan yakni.

1. Menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No. 15/2019 Bab II pasal 5 dan Bab XI pasal 96 tentang perubahan atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law, UU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi dan otonomi daerah.

3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan Amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati.

4. Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.

5. Menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing, serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas dan PHK sepihak.

6. Meminta DPRD bersama menyatakan sikap bersama mahasiswa mengenai penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

7. Meminta DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak kepada Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

Usai kesepakatan dilakukan antara mahasiswa dan DPRD, mereka menutup aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan pembacaan doa dan kemudian membubarkan dengan tertib, aman dan lancar.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga