Pengamat: Proses Percepatan Pemeriksaan Sampel Swab, Validitas Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Pengamat Proses Percepatan Pemeriksaan Sampel Swab Validitas Harus Jadi Perhatian Pemerintah Foto: Pengamat Sosial dan juga Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP), Erian Joni.

Covesia.com - Pengamat Sosial dan juga Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP), Erian Joni menyebutkan, pentingnya proses percepatan pemeriksaan sampel, validitas dan penyampaian hasil swab dalam kasus Covid-19 ini, harus menjadi perhatian pemerintah.

"Jadi bukan hanya fokus pada pencegahan dan pengobatan, namun juga pada pemeriksaan sampel swab perlu ditingkatkan dalam proses dan hasil," sebut Erian kepada Covesia.com pada Sabtu (3/10/2020).

Lanjut Erian, karena hal itu akan membuat masyarakat tidak puas atau tidak nyaman dengan kelambatan pelayanan ini. 

"Ada beberapa kasus di daerah kita yang cukup miris, karena keterlambatan hasil tes swab, ketika ada pasien yang meninggal dunia diindikasikan bepotensi Covid-19. Lalu dimakamkan dengan protokol pemakaman Covid-19. Namun dua hari kemudian, keluar hasil tes swabnya, ternyata bukan karena Covid-19," ungkapnya.

Konsekuensinya membongkar lagi kuburan pasien tersebut dan memindahkannya ke tempat pemakaman umum (TPU) biasa. Hal ini kadang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, karena menunggu dalam waktu yang lama juga menambah stres masyarakat.

"Terkadang mereka harus menunggu waktu hingga 7 hari dulu, bahkan lebih terkait hasil tes swab tersebut," ujarnya.

Erian mengatakan, terkait hasil tes swab ini, idealnya menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bisa keluar 2x24 jam. Namun dengan catatan harus didukung oleh kesiapan sarana labor, tenaga labor dan jumlah labor, serta ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan sampel di lapangan.

"Tapi, kenyataan hampir semua wilayah di Indonesia termasuk Sumbar masih terkendala, sehingga hasil tes swab membutuhkan waktu yang bisa mencapai 15 hari di wilayah tertentu," ucapnya. 

Menurut Erian, memang ada beberapa kasus yang melanggar prosedur, yakni mendahulukan para pejabat bahkan sampai anggota DPR dan keluarganya di tingkat pusat, dalam pemeriksaan swab.

Termasuk di daerah ini, masih sangat kentara sekali diskriminasi dalam akses pelayanan kesehatan yang korbannya tentu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. 

"Padahal yang hendaknya didahulukan itu dalam pemeriksaan swab tersebut, yakni berdasarkan skala prioritas penangganan Covid-19, yaitu orang yang kontak dengan pasien, orang yang berisiko tinggi secara medis dan tenaga kesehatan. Jadi tidak ada indikator status sosial seperti jabatan, namun yang ada adalah berdasarkan status kesehatannya," katanya.

(per/adi)

Berita Terkait

Baca Juga