Alasan Fraksi Gerindra Tarik Diri Menjadi Pengusul Hak Angket DPRD Sumbar

Alasan Fraksi Gerindra Tarik Diri Menjadi Pengusul Hak Angket DPRD Sumbar Politisi Gerindra Sumbar, Hidayat. Foto: Covesia/Laila Marni

Covesia.com - Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar memilih untuk menarik diri menjadi pengusul hak angket surat sumbangan bertandatangan Gubernur Sumbar. Salah satunya fraksi Gerindra. 

"Secara regulasi kenapa kita tarik usulan itu, karena Gerindra tidak ingin mempraktikkan politik yang jahat dan transaksional," ungkap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat di Padang, Senin (10/1/2022). 

Baca juga: Tak Memenuhi Syarat, Hak Angket Terkait Surat Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur Sumbar Tidak Dilanjutkan

Usulan ditarik, katanya, bukan berarti Gerindra akan diam, tapi pihaknya akan selalu memberikan kritik yang konstruktif kepada Gubernur agar tujuan Pemprov Sumbar, tepat. 

Hidayat mengatakan, pihaknya meminta Gubernur berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. 

"Kedua, kami memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengaku dekat dengan Gubernur, agar tidak lagi merongrong Gubernur untuk melakukan kebijakan yang berpotensi melanggar peraturan perundangan," kata Hidayat.

Dia mengatakan, Gerindra pada empat bulan lalu mengusulkan hak angket karena kasus ini menjadi isu publik di tingkat nasional. Gerindra merasa ini adalah harga diri, wibawa nama baik daerah. 

"Dalam proses itu ternyata pesan itu telah dilakukan Gubernur Sumbar. Setidaknya hari ini, kami tidak menerima laporan ada surat serupa. Kedua, tidak ada lagi oknum yang mengaku-ngaku (orang dekat Gubernur) dan mengambil kebijakan yang bertentangan," ujarnya. 

Tak hanya itu, Dia berpendapat bahwa politik yang dijalankan Gerindra, positif dan konstruktif. Jika ada kebijakan merugikan banyak orang, Gerindra akan memberikan kritik, saran dan solusi. 

"Contoh kasus, kita meminta evaluasi yang efektif terkait proyek yang mangkrak 2021, agar menjadi referensi pelaksanaan 2022," katanya. 

Hidayat menekankan, tidak ada surat sumbangan serupa sejak angket diusulkan. Artinya, fungsi pengawasan strategis pesan itu telah sampai, katanya. 

"Jadi Gerindra tidak menggunakan politik emosional dan tidak pragmatis," pungkasnya. 

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga