Rekomendasi Fraksi Gerindra kepada Pemprov Sumbar: Tempatkan Pejabat Berdasarkan Kapasitas

Rekomendasi Fraksi Gerindra kepada Pemprov Sumbar Tempatkan Pejabat Berdasarkan Kapasitas Anggota DPRD Sumbar fraksi Gerindra

Covesia.com - Fraksi Gerindra DPRD Sumbar melalui konferensi pers menyampaikan beberapa rekomendasi untuk kinerja Pemprov Sumbar. Salah satunya menempatkan pejabat sesuai kapasitasnya. 

"Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, Fraksi Gerindra mendukung sekaligus mengingatkan Gubernur untuk menempatkan pejabat sutruktural dan fungsional di lingkungan Pemrov Sumbar agar benar-benar berdasarkan kapasitas dan komptensi sesual pembidangannya," ungkap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, di Padang, Senin (3/1/2022). 

Dia melanjutkan, jangan sampai menempatkan pejabat berdasarkan pertimbangan dan kepentingan politik tertentu.

Selain itu, Hidayat mengatakan, fraksi Gerindra meminta Gubernur memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 

"Terutama untuk pelaksanaan program program unggulan di sektor pertanian pada tahun 2022 di mana anggarannya membengkak luar biasa dibandingkan tahun tahun sebelumnya," jelasnya. 

Untuk pelaksanaaan efektifitas eksekutif kontrol, Fraksi Gerindra menyarankan adanya delegasi kepada Wakil Gubernur untuk melaksanakan monitoring atas program dan kegiatan strategis daerah agar tidak terjadi lagi kasus-kasus proyek mangkrak dan tak sesuai spesfikasi.

Kemudian, di sektor Pendidikan, Fraksi Partai Grindra meminta Gubernur memastikan proses pembangunan pendidikan berupa pembangunan sarana prasarana pendidikan, promosi jabatan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB benar-benar bebas dari pengaruh intervensi politik dan bisnis. 

"Pembangunan di sektor pendidikan harus jauh dari Intervensi politik dan bisnis. Karena kalau ada praktik bisnis di dalam dunia pendidikan, maka hal itu akan memberatkan siswa," katanya. 

Kemudian, untuk proyek masih mangkrak, pihaknya meminta umumkan kepada publik penyebab dan kendalannya. "Umumkan juga kepada publik rekanan yang telah melakukan kontrak namun tidak melaksanakan pekerjaannya sampai tuntas," ujarnya. 

Tak hanya itu Fraksi Partai Gerindra turut mendukung independensi Gubernur dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam menentukan kebijakan, lepas dari intervensi siapapun juga. "Kami meminta agar kasus-kasus yang berpotensi terjadinya pelanggaran peraturan, seperti beredarnya surat permintaan sumbangan yang bikin heboh publik nasional, tidak terjadi lagi," harapnya. 

Gubernur menurutnya, harus benar-benar memastikan orang dekat dan lingkarannya tidak melakukan hal tersebut, karena bukan hanya memperburuk posisi Gubernur, melainkan juga membuat jelek nama baik dan harga diri Sumatera Barat di tingkat nasional.

"Belakangan kita juga dihebohkan dengan mencuatnya persoalan pengadaan sapi yang tidak terlaksana sesuai dengan seharusnya," lanjut Hidayat. 

Sapi yang kurus, kambing yang mati mendadak, atau ternak unggas berupa itik yang tidak optimal. "Kami dapat laporan misalnya di Keltan Saiyo Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah. Kambing sakit dan mati mendadak setelah didatangkan baru satu minggu. Dari 40 ekor pengadaan, 12 diantaranya mati," terangnya. 

Begitu juga misalnya di Keltan Tuah Sakato Kuranji. Sejumlah sapi yang datang sangat-sangat kurus. Hal ini seharusya tidak perlu terjadi, jika Hal ini seharusnya tidak terjadi jika pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistem yang bagus, dan seharusnya ada pendampingan.

"Fraksi Gerindra meminta kasus ini diusut tuntas dan rekanannya ditindak sesual ketentuan yang berlaku. Umumkan kepada publik dalam rangka standar dan transparansi publik," tambahnya. 

Fraksi Gerindra meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan pengadaan ini. Mulai dari perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan. 

Selanjutnya, Fraksi Partal Gerindra meminta persoalan BUMD, terutama berkaitan dengan penyelesaian persoalan PT.ATS, benar-benar bisa segera diselesaikan. "Kami minta ini dijadikan sebagai lembaran dan poin pertama yang harus dikebut Pemprov. Tahun tahun ini kalau bisa harus segera selesai," ujarnya. 

Terkait perlambatan ekonomi membuat angka pengangguran di Sumatera Barat masih tergolong tinggi. Dalam catatan BPS, Tingkat Penggangguran Terbuka (PTT) Sumatera Barat pada posisi Agustus 2021, masih berada di angka 6,52 persen. 

Meski mulai membaik, namun pergerakannya baru 0,15 persen dibanding posisi Februari yang berada di angka 6,67 persen. Per Agustus 2021, BPS juga mencatat total Penduduk Usia Kerja di Sumbar, 4,08 juta orang. Dari jumlah tersebut. total Angkatan Kerja adalah 2,76 Juta orang. Sebanyak 0,18 Juta atau 180 ribu diantara adalah pengangguran. Fraksi Partai Gerindra meminta hal ini menjadi perhatian serius.

Terakhir, Fraksi Gerindra meminta Gubernur memberikan alokasi dan distribusi anggaran untuk memperkuat perekonomian daerah, terutama mengantisipasi melonjaknya angka kemiskinan dan pengangguran, mahalnya harga-harga dan lemahnya daya beli masyarakat. 

"Selain itu, distribusi anggaran juga harus mengarah pada penguatan ekonomi UMKM, serta memperlancar dan menstabilkan arus distribusi barang dan jasa," pungkasnya. 

Berita Terkait

Baca Juga