Heboh! Orang Dekat Gubernur Dituding Kuasai Banyak Proyek di Sumbar

Heboh Orang Dekat Gubernur Dituding Kuasai Banyak Proyek di Sumbar

Covesia.com - Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Nofrizon mengungkapkan bahwa banyak proyek-proyek yang ada di daerah itu dikuasai oleh orang dekat Gubernur Mahyeldi Ansharullah.

Pernyataan tersebut pertama kali dikatakan Nofrizon saat Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (27/12/2021) kemarin.

Saat dikonfirmasi covesia.com, Selasa (28/12/2021), ia menyebutkan beberapa contoh proyek fisik yang dikerjakan oleh orang dekat gubernur. Seperti di SMKN 1 Bukittinggi, SMKN 1 Baso, kemudian pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi dan masih banyak lainnya. 

"Saya berharap ada pansus. Proyek pembangunan dikuasai orang dekat Gubernur Sumbar dan berpotensi membuat masalah dalam program pembangunan daerah," ungkapnya.

Dia menyebutkan selama tiga periode dirinya menjadi anggota dewan, hal semacam ini baru kali ini terjadi. Proyek-proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jelasnya, dikuasai oleh orang-orang ring 1 gubernur.

Nofrizon mengetahui berawal dari banyaknya proyek yang dikerjakan itu tidak selesai. Ada yang kena denda, ada kontraknya belum selesai, dan ada juga yang "diblacklist". 

Bahkan, ujar Nofrizon, ada juga proyek yang tidak sesuai dengan yang diarahkan. "Ini perlu kita curigai dan tindaklanjuti," tambahnya. 

Nofrizon mengatakan jika tidak ditindaklanjuti, OPD akan menjadi target diintervensi dan hal itu akan merugikan masyarakat. "Bisa rusak Sumbar jadinya," imbuhnya.

"Keberhasilan gubernur adalah keberhasilan DPRD, bahkan sebaliknya, kita bukan kelompok dan golongan. Kita sudah dipilih masyarakat untuk menyampaikan suara mereka," ujarnya. 

Ia juga meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi turun tangan agar kejadian tersebut tidak merugikan masyarakat Sumbar karena bisa menghambat pembangunan.

Sebab orang yang mengaku ring satu atau dekat dengan Gubernur adalah orang yang berada di luar pemerintahan, namun sudah berani mengintervensi OPD.

Bahkan ke depan, ujarnya, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Kita minta BPK lebih detail dan jeli mana surat teguran dan putus kontrak," ujarnya. 

Hal yang disampaikan Nofrizon juga sudah dibenarkan Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar. "Memang ada, itu kan bisa dievaluasi," sebutnya. 

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pihaknya siap menerima laporan dari berbagai pihak kalau ada persoalan yang tidak beres di lingkungan OPD.

"Silakan laporkan. Nanti kan bisa kita evaluasi," ungkapnya.

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga