Ke Sumbar Evaluasi Vaksinasi Covid-19, Tito Malah Kecewa Empat Kepala Daerah Tak Hadir Rapat

Ke Sumbar Evaluasi Vaksinasi Covid19 Tito Malah Kecewa Empat Kepala Daerah Tak Hadir Rapat Mendagri Tito Kanavian dalam rapat evaluasi vaksinasi Covid-19 digelar di auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (17/12/2021). Foto: Humas

Covesia.com - Capaian vaksinasi Covid-19 di Sumatera Barat sampai saat ini belum sesuai target dari pemerintah pusat yakni 70 persen. Tak ayal Presiden Joko Widodo memerintahkan Mendagri Tito Kanavian untuk datang ke Sumbar. 

"Kita berharap di akhir tahun Sumbar dapat mencapai target 70 persen. Ini bisa dilakukan dengan kolaborasi. Ini demi keselamatan rakyat untuk mencapai herd imunity," ungkap Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian saat melaksanakan kunjungan kerja ke Padang, Jumat (17/12/2021).

Dia mengatakan, Sumbar harus mempercepat vaksinasi. Pemerintah pusat tidak bisa mengejar capaian vaksinasi Nasional tanpa peran maksimal di daerah. Semua harus memiliki upaya yang sama, karena jika ada daerah yang tinggi dan ada yang rendah, maka akan mempengaruhi capaian nasional, katanya.

Dalam kesempatan itu, Tito kecewa dan mengkritik kepala daerah yang tidak datang langsung dalam pertemuan. Ia menyebut "bapak" dari pemerintah daerah itu adalah Menteri Dalam Negeri. 

"Jadi saya sedih kalau yang datang bukan pengambil kebijakan," katanya dalam rapat yang digelar di auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (17/12/2021).

Empat kepala daerah yang tak hadir itu adalah Bupati Solok Epyardi Asda, Wali Kota Payakumbuh Riza Falevi, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, dan Wali Kota Padang Hendri Septa.

Ia memeriksa semua kepala daerah yang tidak datang, dan menanyakan langsung alasan ketidakhadiran itu kepada yang mewakili. "Ini perintah Presiden dan kita semua harus serius untuk melaksanakan karena untuk kebaikan bangsa," katanya.

Apalagi saat ini varian Omicron telah terdeteksi masuk ke Indonesia. Varian ini meski daya rusaknya lebih rendah dari varian Delta, tapi tetap harus diwaspadai karena tingkat penularannya jauh lebih tinggi.

Dia juga mengingatkan, tidak berapa lama lagi akan memasuki periode Natal dan Tahun Baru 2022 yang berpotensi menimbulkan kerumunan. "Karena itu semua pihak harus memiliki visi yang sama," imbuhnya.

Dia mengingatkan setiap kepala daerah, untuk saat ini langkah yang harus diambil adalah memastikan protokol kesehatan berjalan. Kemudian, harus mencegah kerumunan. Pada periode 24 Desember 2021-2 Januari 2022 tidak boleh ada kerumunan lebih dari 50 orang, tegasnya.

"TNI dan Polri dan pemerintah daerah harus memastikan ini," pungkasnya.

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga