Sidang Gugatan Praperadilan Dugaan Korupsi Sumbangan Gubernur Sumbar dilaksanakan Rabu Depan

Sidang Gugatan Praperadilan Dugaan Korupsi Sumbangan Gubernur Sumbar dilaksanakan Rabu Depan Pengadilan Negeri Padang. Foto: Google/ Niko Syafardi Kurniawan

Covesia.com - Sidang Pertama Kasus Gugatan Praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Dirreskrimsus ke Pengadilan Negeri Padang terkait penghentian penyidikan dugaan korupsi atau pungutan liar (Pungli) Sumbangan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dilaksanakan Rabu (22/12/2021) depan.

Koordinato MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya udah menerima surat panggilan sidang dari pengadilan tanggal 22 Desember 2021, dan sidang tahap pertama beragendakan membacakan tuntutan pelapor.

"Surat panggilan sudah kita terima, dan panggilan Rabu depan," ujarnya kepada Covesia.com, Selasa (14/12/2021)

Pihaknya mengatakan, dalam tuntutan tersebut MAKI mempertanyakan bagaimana kinerja Polda Sumbar dalam menangani kasus tersebut serta meminta kejelasan alasan penghentian penyelidikan. 

"Jika sudah disiapkan, Polda Sumbar atau kuasa hukumnya bisa langsung menjawab atau jika belum maka akan dibacakan pada sidang kedua," lanjutnya.

Dijelaskannya, pada sidang Praperadilan ini dilaksanakan selama 6 hari berturut turut, nantinya hasil sidang ini menjadi keputusan apakah penyelidikan dihentikan atau tetap dilanjutkan. 

"Kita berharap Kuasa Hukum Polda Sumbar bisa menjelaskan dan nantinya hakim akan menilai," ulasnya. 

Sebelumnya, Ormas Projo (Pro Jokowi) melaporkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansyarullah, ke Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat terkait dugaan korupsi permintaan sumbangan yang bertandatangan Gubernur Sumbar. Penyelidikan kasus tersebut akhirnya dihentikan Dirreskrimsus Polda Sumbar dengan alasan tidak cukup barang bukti.

Menanggapi keputusan penghentian penyelidikan tersebut, Ormas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan Gugatan kepada Dirreskrimsus Polda Sumatra Barat ke Pengadilan Negeri Padang. 

Laporan tersebut diterima Kepanitaraan Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang dengan register perkara Nomor: 02/Pid.Prap-TPK/2021/PN.PDG. dan melaksanakan sidang tahap pertama Rabu (22/12/2021) lusa.

(jhn)

Berita Terkait

Baca Juga