MAKI Praperadilankan Polda, Projo: Praktisi Hukum dan LSM Sumbar Harusnya Malu

MAKI Praperadilankan Polda Projo Praktisi Hukum dan LSM Sumbar Harusnya Malu Ilustrasi - Gedung Polda Sumbar

Covesia.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan terhadap Dirreskrimsus Polda Sumatera terkait surat minta sumbangan bertandatangan Gubernur Sumbar ke Pengadilan Negeri Padang. Hal itu terkait penghentian penyidikan dugaan korupsi atau pungutan liar (Pungli) Sumbangan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Menanggapi hal itu Ketua DPD Projo Sumbar M Husni Nahar mengatakan harusnya praktisi-praktisi hukum dan LSM di Sumbar merasa malu, lantaran "orang luar" Sumbar yang lebih perhatian terhadap kasus ini. 

"Jelas-jelas yang memperkarakan kasus-kasus di Sumbar ditangani kepolisian, kemudian LSM luar Sumbar yang mempraperadilankan," ungkapnya saat dihubungi Covesia.com, Selasa (30/11/2021). 

Husni mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu balasan dari Propam Mabes Polri. Projo Sumbar juga telah melaporkan jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar ke Propam Mabes Polri, terkait penghentian pemeriksaan kasus surat permintaan sumbangan Gubernur Sumbar, Oktober 2021 lalu.

"Kami mengirim surat permintaan kepada Dit Propam Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar yang telah menerbitkan surat penghentian pemeriksaan atas laporan M Husni Nahar tentang Surat Gubernur Sumbar yang dijadikan pihak ketiga untuk meminta sumbangan penerbitkan buku profil Provinsi Sumbar," ungkapnya. 

Sebelumnya, Projo Sumbar melaporkan Gubernur Sumbar Mahyeldi ke Ditreskrimsus Polda Sumbar atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan pelanggaran UU Tipikor pasal 11e. Laporan itu kemudian direspons oleh Dirreskrimsus Polda Sumbar, dengan melakukan pemeriksaan saksi pelapor M Husni Nahar dan kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) atas kasus surat Gubernur Sumbar ini.

Namun, ia menilai, pihak Ditreskrimsus cepat sekali memutuskan bahwa kasus surat Gubernur Sumbar tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tingkat penyidikan. Padahal, katanya, penetapan status penyelidikan kasus ini baru berjalan dua hari. 

Dia mempertanyakan, mengapa dalam waktu dua hari, pihak penyidik bisa memutuskan menghentikan penyelidikan kasus ini. Sementara, para saksi korban belum ada satupun yang diperiksa, termasuk menyelidiki status dana pihak ketiga yang sudah ditarik para pemprakarsa penerbitan buku senilai Rp170 juta, katanya.

Karena melihat ada sesuatu yang tidak transparan dalam penanganan perkara surat Gubernur Sumbar, Projo Sumbar  memilih melaporkan jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar ke Dit Propam Mabes Polri.

Terkait praperadilan yang diajukan MAKI sebagaimana yang diberitakan Covesia sebelumnya, Senin (30/11/2021), Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, "Gugatan kita sudah masuk dan  jadwal sidang sekitar 3 minggu ke depan untuk persidangan dengan memanggil pihak Dirreskrimsus Polda Sumbar."

Menurutnya, termohon (Direskrimsus Polda Sumbar) tanpa alasan yang berdasar hukum telah melakukan Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi/ Pungutan Liar Sumbangan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan alasan tidak cukup bukti.

"Penyelidikan sudah dihentikan, padahal Dirreskrimsus Polda Sumbar belum melakukan permintaan klarifikasi dan atau pemeriksaan sebagai saksi terhadap Gubernur Sumatra Barat," lanjutnya.

Pendaftaran gugatan praperadilan sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Senin (29/11/2021) dan telah diterima Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang dengan register perkara Nomor : 02/Pid.Prap-TPK/2021/PN.PDG.

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga