Mahyeldi: Aksi Premanisme Hambat Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar

Mahyeldi Aksi Premanisme Hambat Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dalam rapat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi se Indonesia TA 2021, di Bukittinggi, Selasa (23/11/2021). Sumber: istimewa

Covesia.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dalam rapat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi se Indonesia TA 2021, di Bukittinggi, Selasa (23/11/2021), menyoroti hasil rapat evaluasi dengan balai yang menjadi perpanjangan tangan kementerian di daerah yang terkendala banyaknya aksi premanisme yang mengganggu kegiatan di daerah.

Hal itu menyebabkan balai-balai menjadi malas membawa uang untuk program dan kegiatan ke Sumbar sehingga dana yang masuk ke daerah juga menjadi berkurang.

"Persoalan ini harus kita sikapi dengan serius. Satpol PP dan Kesbangpol harus menurunkan intelejennya ke daerah-daerah rawan yang disampaikan balai. Kalau memang aksi premanisme itu mendapatkan bekingan dari oknum, kita akan koordinasikan dengan penegak hukum," katanya.

Mahyeldi menyebut pada 2021 sudah ada pertemuan dengan beberapa kementerian seperti Bappenas, PUPR, Menko Maritim, dan Kementerian Investasi. Semua harus ditindaklanjuti. 

"Tapi OPD jangan hanya pandai meminta, alokasikan dulu anggaran di daerah sebagai bentuk keseriusan baru minta tambahan ke pusat," katanya.

Pada 2022, ia memberi pekerjaan rumah pada seluruh OPD untuk bisa membawa gubernur bertemu dengan menteri yang berkaitan langsung dengan OPD tersebut dalam rangka mengupayakan dana pusat turun ke daerah.

Sementara itu untuk realisasi anggaran hingga triwulan III 2021, masih banyak OPD yang capaiannya rendah. Tercatat hanya 10 OPD yang memiliki capaian tinggi sementara 24 OPD berada di bawah garis merah.

"Harus ada percepatan realisasi anggaran ini sehingga pada akhir tahun bisa di atas capaian pemerintah pusat," katanya. 

Sementara, provinsi itu butuh anggaran sekitar Rp3,5 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi menjadi 6,3 persen dari awalnya 3,32 persen pada triwulan III tahun 2021.

"Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 1 persen dibutuhkan dana masuk dan berputar di Sumbar sekitar Rp1,16 triliun, jadi untuk mencapai 6 persen butuh sekitar Rp3,5 triliun. Ini yang harus kita upayakan," ungkapnya.

(ril/ila)

Berita Terkait

Baca Juga