Paling Lambat 21 November 2021, Gubernur Diminta Rampungkan UMP

Paling Lambat 21 November 2021 Gubernur Diminta Rampungkan UMP Menaker Ida Fauziyah (Ist)

Covesia.com - Minggu, 21 November 2021 menjadi batas akhir bagi para Gubernur di Indonesia untuk merampung Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Ketenakerjaan (menaker) Ida Fauziyah, dimana penetapan UMP harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara penetapan UMK atau Upah Minimum Kabupaten dituntut paling lambat tanggal 30 November 2021 setelah UMP ditetapkan.

"Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November tahun 2021, dan karena tanggal 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November," ujar Menaker dikutip dari laman Setkab, Rabu (17/11/2021).

Ida melanjutkan, penetapan UMP juga telah ditegaskan dalan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 561/6393/SJ perihal penetapan upah minimun tahun 2022, yang telah disampaikan kepada seluruh gubernur.

Penetapan upah minimum (UM) tahun 2022, berdasarkan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya PP 36/2021 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. 

"Kebijakan upah minimun ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta tentu saja untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing," Sebut Menaker.

UM merupakan upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi  pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. 

"Semangat dari formula upah minimum ini, berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan upah antarwilayah. Keadilan antarwilayah ini, sekali lagi, dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah," terangnya. 

Menurut Menaker, UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu UMP dan UMK, tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor atau UMS. Namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi. 

"Dengan demikian, UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," tutupnya.

(dnq)

Berita Terkait

Baca Juga