4 Kepala OPD Sumbar Masih Kosong, Anggota DPRD Kritisi Pemerintahan Mahyeldy-Audy 

4 Kepala OPD Sumbar Masih Kosong Anggota DPRD Kritisi Pemerintahan MahyeldyAudy  Sekretaris Komisi I bidang Pemeritahan DPRD Sumbar, H.M. Nurnas (Foto: Covesia-Laila)

Covesia.com - Sekretaris Komisi I bidang Pemeritahan DPRD Sumbar, H.M. Nurnas mengkritik pemerintahan Mahyeldi-Audy. Setidaknya ada 4 jabatan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov) Sumbar belum terisi. 

"Kok lama sekali kabinet diisi lengkap, padahal sudah berjalan cukup lama pemerintahannya," ujar Nurnas di Padang, Rabu (16/11/2021). 

Dia menilai banyak ASN di Pemprov Sumbar yang berkualitas dan bisa jadi pejabat eselon II. 

"Entah kalau ada misi terselubung atau hal-hal khusus yang direncanakan Gubernur," imbuhnya. 

Nurnas mengatakan bahwa dirinya sering mendengar ASN Pemprov bertanya-tanya dan membicarakan terkait kenapa belum lengkapnya kepala OPD Sumbar. 

"Siapa yang diangkat dan dilantik sebagai kepala OPD adalah kewenangan Gubernur. Tapi jangan hanya berpijak ke sana, melainkan lihat pula hal lainnya termasuk regulasi dan aturan terkait. Dan tentu saja kapasitas dan kompetensi pejabat yang akan dilantik itu," jelasnya. 

Ada empat OPD yang masih kosong antaranya, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Menurut Nurnas kekosongan empat OPD tersebut meski tidak mengganggu roda pemerintahan tapi tetap ada pengaruh. Karena kewenangan yang dimiliki pejabat defenitif berbeda dengan pelaksana tugas (plt). Plt kepada OPD terbatas.

Tak hanya itu, bahkan dengan ketiadaan kepala OPD akan berdampak kepada pencapaian misi ketujuh Mahyeldy-Audy yaitu, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

"Sebab perangkat yang menjalankannya masih ompong atau belum lengkap, jadi tidak ada alasan, harus segera diisi," tambahnya. 

Dikatakan Nurnas, Kepala Inspektorat yang merupakan OPD strategis dan vital, sudah kosong sejak 1 Januari 2021 pascapensiunnya pejabat lama, harusnya  sudah diisi dengan pejabat defenitif. 


(ila)

Berita Terkait

Baca Juga