Ramai-ramai Menolak Kebijakan Pemerintah Soal Investasi Miras

Ramairamai Menolak Kebijakan Pemerintah Soal Investasi Miras Ilustrasi - pixabay

Covesia.com - Minuman keras (Miras) ditetapkan menjadi daftar positif investasi (DPI) melalui kebijakan Presiden Jokowi. Inventasi yang "tidak lazim" bagi kebanyakan orang Indonesia ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik dan mengecam investasi miras tersebut.

Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan, jika pemerintah mengizin investasi miras di Indonesia maka sama saja mendukung peredaran miras.

"Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras, maka hukumnya haram," tulisnya pada akun twitter pribadinya dengan nama @chololnafis, dikutip pada Senin (1/3/2021).

PKS sejak awal telah menentang kebijakan tersebut. Polisi PKS menyinggung dampak buruk pasca konsumsi miras oleh masyarakat.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan selama ini sudah banyak daerah yang merasakan dampak negatif dari konsumsi miras. Salah satunya terjadi di Papua yang memiliki data kalau penggunaan miras memicu kriminalitas.

"Banyak daerah sudah merasakan bahaya miras, contohnya Papua. Data kriminalitas 80 persen karena Miras, Perang suku juga dipicu Miras," kata Mardani melalui akun Twitternya @MardaniAliSera.

Partai pendukung Pemerintah, PKB juga tidak sutuju dengan investasi itu. Polisi PKB yang juga Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid bahkan menyebut "miras itu jalan setan."

Dia menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal, menyoal investasi minuman keras beralkohol atau miras. Menurut Jazilul aturan tersebut bertentangan dengan Pancasila.

"Saya selaku wakil ketua MPR RI menolak keras perpres miras sebab itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Jazilul kepada wartawan, seperti dilansir Suara.com, jaringan Covesia.com, Senin (1/3/2021).

"Kita bukan bangsa pemabuk. Kita bangsa yang berketuhanan. Miras itu jalan setan, akan lebih besar kerusakannya daripada manfaatnya," tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menyatakan tak setuju minuman keras (miras) masuk daftar positif investasi (DPI).

"Ketika PPP harus bersikap tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah, iya kami katakan tidak setuju," kata Arsul dalam keterangannya.

Dia menilai, soal penanaman modal yang baru dilakukan Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan alasan kearifan lokal, itu merupakan kebijakan kebablasan.

Menurutnya, hal tersebut tak perlu tertuang dalam Peraturan Presiden (PP).

"Jika untuk mengakomodasi kearifan lokal, tidak perlu hal itu tertuang dalam peraturan pada level Perpres, bisa dengan peraturan di bawahnya, apalagi selama ini industri minuman dengan kandungan alkohol untuk keperluan kearifan lokal juga sudah berjalan di sejumlah daerah," tuturnya.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta Presiden Joko Widodo membatalkan izin investasi minuman keras (miras). Menurutnya, hal itu semakin menjauhkan rakyat dari pemerintah.

Eks Ketua Mhakamah Konstitusi menilai, liberalisasi industri miras memberikan dampak yang sangat merusak.

"Rencana pemerintah meliberalisasi industri miras sebaiknya dibatalkan, dampaknya sangat merusak," tulis Jimly di akun Twitter miliknya @jimlyas, Senin (1/3/2021). 

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga