Polda Sumbar Buat Tim Khusus untuk Selidiki Dugaan Penyelewengan Penggunaan Anggaran Covid-19

Polda Sumbar Buat Tim Khusus untuk Selidiki Dugaan Penyelewengan Penggunaan Anggaran Covid19 Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto (Foto: Covesia/ dok.humas)

Covesia.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar), mulai menyelidiki dan membuat tim khusus terkait hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan provinsi tersebut, terkait dugaan penyelewengan penggunaan anggaran Covid-19 di BPBD setempat khusunya pengadaan hand sanitizer.

"Iya, bapak kapolda sudah menginstruksikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), untuk menyelidiki terkait dugaan penyelewengan dana Covid-19 untuk pembelian alat kesehatan tersebut," sebut Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu saat dihubungi oleh covesia.com pada Sabtu (27/2/2021).

Lanjut Satake, pihaknya juga sudah membuat tim khusus untuk mengumpulkan data-data terkait temuan oleh BPK.

Satake menyebutkan, saat ini DPRD Sumbar juga telah membuat panitia khusus untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut dan pihaknya juga bekerja untuk menindaklanjuti temuan itu.

"Kami juga bekerja memastikan dugaan adanya penyelewengan dana APBD Sumbar 2020, yang direalokasi untuk penanganan pandemi Covid-19," katanya. 

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Yusnadewi mengatakan, ada dua temuan dan terindikasi penyimpangna dana Covid-19, setelah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). 

Dua temuan yang paling signifikan itu adalah terkait pengadaan handsanitizer. Temuan tersebut yakni, pertama: Rp4,9 miliar yang terindikasi kerugian yang harus dikembalikan. 

Hal itu terbukti dengan pengadaan hand sanitizer ada mark-up (penggelembungan) dengan total Rp4,9 miliar.

Pihak yang diperiksa, kata Yusnadewi, sudah melakukan pengembalian sebanyak Rp1.125.000.000. Dan yang yang belum dikembalikan adalah senilai Rp3.775.000.000 miliar. 

"Kami masih menunggu (sisa pengembalian) sampai tanggal 28 Februari 2021," jelasnya. 

Kemudian, temuan kedua: yakni senilai Rp49 miliar yang angkanya terdapat di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kasusnya, kata Yusnadewi, adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai. 

"Namun, kami belum bisa mengatakan indikasi kerugian daerah. Yang sudah bisa kami pastikan kerugian itu adalah yang Rp4,9 miliar ini," imbuhnya. 

Yusnadewi menyebutkan, BPK melakukan pemeriksaan dengan menyorot bagaimana cara pembayaran Rp49 miliar tersebut dilakukan. 

Dia mempertanyakan mengapa (di kasus kedua) pembayaran dilakukan secara tunai? Padahal Pemprov Sumbar sudah menerapkan Nagari Cash Management (layanan Bank Nagari) dengan sistem transfer. Dia meragukan, pembayaran yang dilakukan secara tunai bisa dipotong tanpa diketahui. 

"Di luar Rp49 miliar ini bisa saja ada masalah. Yang kami harapkan, ada waktu untuk menelusuri saat kami memeriksa Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD)," ujarnya.

(per/don)

Berita Terkait

Baca Juga