Dari 10 Rekanan yang Dipanggil Pansus DPRD Sumbar Hanya 3 yang Miliki Izin Penyedia Alat Kesehatan

Dari 10 Rekanan yang Dipanggil Pansus DPRD Sumbar Hanya 3 yang Miliki Izin Penyedia Alat Kesehatan DPRD Sumbar (Foto: dok.Covesia)

Covesia.com - Menindaklanjuti indikasi penyalahgunaan dana Covid-19, Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar memanggil 10 rekanan. Dari 10 yang dipanggil hanya 3 yang memiliki izin penyedia alat kesehatan. 

"Sebenarnya, ada 11 perusahaaan dipanggil yang menjadi rekanan. Namun, satunya lagi tidak bisa hadir karena sedang berhalangan sakit. Dari 10 perusahaan, hanya 3 perusahaan yang punya izin penyedia alat kesehatan atau PAK, selebihnya tidak punya," ungkap Wakil Ketua Pansus DPRD Sumbar Nofrizon, Kamis (25/2/2021).

Pertemuan dengan rekanan digelar tertutup di Gedung DPRD Sumbar. Semua perusahaan berada dalam daerah, namun memang ada yang dapat diterima karena ada perusahaan yang membuat baju kaos, sepatu atau lainnya. Namun untuk pembuatan azmat, handzanitizer, dan sejenisnya tentu tidak sesuai perizinannya.

Dijelaskan Nofrizon hanya 3 perusahaan yang mendapatkan izin hingga ke Kementerian Kesehatan. Sementara yang lain hanya mendapatkan izin sampai tingkat provinsi. Sebagian tidak ada pengalaman.

"Untuk pengadaan handzanitizer saja sudah 4,9 miliar temuannya, itu baru yang diaudit BPK, belum lagi yang lain macam-macam seperti thermogun, hazmat dan lainnya," imbuhnya. 

Lebih lanjut,  pansus akan memberikan rekomendasi. Saat ini rekomendasi belum diputuskan. Rekomendasi tergantung dengan lobi bersama fraksi lain nantinya.

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga