Terkait Tunggakan ke Sejumlah Rumah Sakit, Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Padang

Terkait Tunggakan ke Sejumlah Rumah Sakit Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Padang Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Padang, Asyraf Mursalina ( Foto: Covesia/ Laila)

Covesia.com - Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Padang, Asyraf Mursalina membenarkan adanya keterlambatan pembayaran BPJS ke rumah sakit.

"Benar, kalau BPJS telat membayar ke rumah sakit, ini terjadi karena BPJS secara nasional sedang mengalami defisit data terakhir mencapai 23 triliun," ungkapnya kepada wartawan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Padang, Rabu (20/11/2019).

Lebih lanjut Asyraf Mursalina mengatakan bahwa saat ini BPJS cabang Padang memiliki tunggakan sebesar 300 miliar lebih ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Cabang Padang dengan rincian Rawat inap 213 milyar, rawat jalan 138 M.

"Sekarang kas DJS sedang kosong, bagaimana tidak, di tahun 2018 Sumbar mendapat iyuran BPJS sebesar 600 miliar sedang biaya yang harus dibayarkan mencapai 2 triliun. Sedang tahun ini biaya iuran BPJS Sumbar sebesar Rp500 miliar dan hingga saat ini pembayaran yang dilakukan BPJS sudah Rp1,5 triliun," ungkapnya.

Selain itu, Asyraf Mursalina juga mengatakan terjadinya keterlambatan faktor lainnya adalah klaim dari rumah sakit terkait belum masuk. "Bagaimana kami membayarkan sedang klaimnya tidak masuk," ujarnya.

Ia menjelaskan biasanya kalau ada klaim yang masuk dari rumah sakit dan ada dana pihak BPJS akan langsung membayarkan. "BPJS akan kena denda jika terlambat membayarkan tagihan sebesar 1 persen per 30 hari," terangnya.

Asyraf Mursalina menyarankan rumah sakit bisa menggunakan denda BPJS. "Denda keterlambatan pembayaran klaim RS oleh BPJS Kesehatan bisa digunakan untuk membiayai dana talangan dari pihak perbankan melalui program Supply Chain Financing atau SCF. Untuk SCF ini BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan banyak Bank, termasuk Bank Nagari," terangnya.

Pembayaran dari bpjs ke rumah sakit dipengaruhi dua hal, pertama absensi klaim dan kedua ketersediaan dana di kas DJS. BPJS memberikan waktu 6 bulan untuk pelayanan jika lebih, artinya kedaluarsa.

"Kita melakukan pembayaran dan antri secara nasional. Jika sudah ada dalam antrian otomatis akan dapat jika dananya ada," jelasnya.

Asyraf Mursalina menjelaskan Mentri Keuangan mengatakan dalam waktu dekat ada pencairan dari kenaikan iuran BPJS terhitung 1 agustus-31 Desember. "Selisih dana ini akan ditransfer, semoga bisa dibayar klaim jatuh tempo pada rumah sakit," ungkapnya.

Kontributor: Laila Marni



Berita Terkait

Baca Juga