Urgensi Payung Hukum bagi BPOM Perangi Tingginya Kasus Jamu dan Obat Tradisional

Urgensi Payung Hukum bagi BPOM Perangi Tingginya Kasus Jamu dan Obat Tradisional Gubernur Sumbar di dampingi Kepala BBPOM di Padang (kanan) Martin Suhendri menunjukkan bermacam obat-obatan, makanan dan jamu sitaan yang tidak layak edar dan tanpa izin edar di Sumbar, Rabu (4/10/2017) (Foto: Dok. Covesia/Primadoni)

Covesia.com - Suatu sore, Meli (30) warga kota Padang, Sumatera Barat, berkunjung ke Pasar Raya di kota itu untuk suatu keperluan berbelanja. Selain itu ia juga hendak membeli jamu yang menurut keluarganya bermanfaat untuk mengobati beberapa keluhan penyakit.

Jamu yang dicari bermerek ‘S’ (inisial) yang biasa dimanfaatkan untuk keluhan penyakit di mulut, sampai masalah encok persendian, hingga disentri. Banyak khasiat jamu yang tertulis di bagian belakang kemasan. Kemasannya berbungkus plastik dan ada juga kemasan kotak. 

“Informasi dari teman mertua saya, jamu ini bisa menyembuhkan keluhan gatal-gatal juga,” sebutnya. 

Lalu ia mendatangi salah satu toko penjual rempah-rempah dan jamu di pasar itu. Namun sayang, jamu yang dicari tidak lagi dijual oleh toko tersebut.

“Kami sudah tidak lagi menjual jamu itu, dirazia Balai POM,” kata Meli meniru ucapan pemilik toko.  

Selanjutnya, Meli mencoba mencari informasi di mana tempat lain yang menjual jamu itu. Ia mendapat informasi jika jamu itu ada di kawasan pusat penjualan obat-obatan yang cukup terkenal di Kota Padang.

Tidak semua toko menjual jamu itu, namun hanya dua toko yang pernah didatangi dan menjual jamu ‘S’. 

“Harga per kemasan plastik Rp5.000. Dalam satu kemasan ada lima bungkus kecil serbuk jamu,” ungkapnya.

Di lain sisi, jamu ini dipercaya oleh keluarga Meli memberi khasiat, terutama menghilangkan gatal-gatal di kulit yang diderita mertuanya. 

“Setelah mengonsumsi jamu ini, gagal-gatal di tubuh mertua saya hilang. Tapi tetap harus diminum, jika tidak diminum gatal-gatalnya balik lagi,” ungkapnya.

Setelah dikonfirmasi kepada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, Martin Suhendri mengatakan, jamu ‘S’ ini dilarang beredar karena tergolong jamu yang menggunakan bahan kimia obat (BKO) tanpa dosis yang jelas. 

“Jamu S itu adalah obat yang dijadikan jamu tanpa dosis yang terhitung,” ungkapnya saat dihubungi Covesia.com, Minggu (11/2/2018).

Jamu tersebut, katanya, tidak memiliki izin edar dari BPOM. Jamu tersebut diedarkan dan dijual secara ilegal.

Dari temuan Covesia.com, bahkan jamu ini masih dijual di salah satu situs belanja online nasional ‘B’.com. 

Menanggapi ini, Martin mengatakan, BPOM sudah membentuk Deputi IV yang khusus menangani Pencegahan, Investigasi, dan Penyidikan Badan POM. 

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito juga baru saja melantik enam pejabat di Deputi itu, pada Jumat (9/2).

“Di Deputi IV ada tim siber nanti,” tambah Martin.


Menilik Kasus Pelanggaran Khususnya Jamu dan Obat Tradisional

Tahun lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menangani 215 kasus. Penindakan pelanggaran obat tradisional lebih banyak dibanding kasus lainnya, yakni mencapai 35 persen.

Selain itu, 25 persen pelanggaran yang ditangani BPOM terkait pangan, 20 persen terkait kosmetik, dan 30 persen kasus lainnya. Secara total nilai barang bukti obat dan makanan yang dimusnahkan mencapai Rp112 miliar. 

Mengingat obat tradisional memuncaki jumlah pelanggaran, hal tersebut disikapi Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) sebagai tugas yang harus dituntaskan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia, Dwi Ranny Pertiwi Zarman mengemukakan jumlah kasus yang ditangani BPOM berbanding lurus dengan jumlah pengusaha dan praktisi jamu dan obat tradisional di Indonesia yang juga banyak.

“Anggota kami selain terdiri dari Industri Obat Tradisional juga terdiri dari UMKM jamu. Mayoritasnya bahkan UMKM,” sebut Dwi Ranny kepada Covesia.com melalui pesan whatsapp, Minggu (11/2).

Dia menguraikan, di GP Jamu terdapat sebanyak 112 Industri Obat Tradisional (IOT), selain itu  ada 874 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan ratusan lainnya Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

“Praktisi jamu dari usaha jamu gendong (UJG) maupun usaha jamu racikan (UJR) jumlahnya sangat banyak,” tambah Dwi.

Sementara, menyoal 35 persen dari total kasus yang ditangani BPOM tahun lalu adalah jamu dan obat tradisional, Dwi menjelaskan, sebagian dari sarana skala UMKM masih kurang pengetahuan tentang standar mutu dan regulasi. Hal ini menyebabkan angka temuan kasus pelanggaran menjadi besar. 

“Artinya wajar saja (jumlah pelanggaran) banyak terjadi. Kalau yang terkena kasus adalah temuan pabrik farmasi atau industri jamu besar tentunya akan muncul tanda tanya besar,” ujarnya.

Dwi mengatakan mengatasi persoalan itu, pembaruan informasi seputar industri jamu dan obat tradisional terus dilakukan oleh GP Jamu. Bahkan, katanya, Badan POM juga sudah sering turun membantu ke daerah-daerah. 

“Jika masih ada temuan artinya masih banyak yang perlu kami perbaiki di masa yang akan datang,” imbuhnya. 

Dia menguraikan, temuan kasus cukup bervariasi, ada yang karena produknya tidak memenuhi syarat (TMS), atau mengandung bahan kimia obat (BKO). Di sarana pun demikian, katanya, ada karena sarananya tidak memenuhi ketentuan (TMK), ada juga karena produksi yang tidak ada izin edarnya (TIE), produksi menggunakan bahan kimia obat (BKO) atau karena tidak menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB).

“Bicara masalah UMKM tentu tidak bisa lepas dari SDM dan pemiliknya. Ada pemilik dan SDM suatu sarana baik. Tapi banyak juga yang belum kurang informasi dan kemampuan, maka jadilah proses produksinya tidak standar dan jadi temuan,” jelasnya.

Berkaitan dengan pemalsuan produk, juga menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi GP Jamu. 

“Ini pun memengaruhi mutu produk, di pabriknya produk bagus dan tidak mengandung BKO tapi di pasaran ditemukan berbeda,” sebutnya.

Selain itu, kata dia, bisa saja karena saat ini belum ada standar distribusi yang baik dan benar, sehingga proses distribusi kerap memunculkan persoalan.   

Persoalan-persoalan di atas menurut Dwi, merupakan bagian dari dinamika usaha jamu di Indonesia.

“Dan tentunya kami sebagai asosiasi dari industri dan usaha jamu di Indonesia, mengambil langkah untuk terus membangun hubungan baik dan kemitraan dengan pemerintah,” katanya.

Selain itu, edukasi dan informasi yang sudah dijalankan akan terus ditingkatkan, baik kepada anggota maupun masyarakat luas.

Di sisi regulasi, tambah Dwi, pihaknya telah membentuk tim khusus yang mendalami aturan-aturan yang membebani UMKM, guna diselaraskan. 

Salah satu contoh, ungkapnya, standar Mikrobiologi Angka Kapang Khamir dan Angka Lempeng Total pada produk jamu sediaan rajangan dan serbuk simplisia, telah dikoreksi menyesuaikan standar Asean yang sebelumnya di atas standar Asean. 

“Kami sadar yang demikian adalah pekerjaan berat dan penuh tantangan, tapi kami yakin, bersama pengurus yang ada dan segenap anggota, masalah demi masalah akan kita pecahkan bersama,” katanya.


Urgensi Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam presentasi Kepala BPOM, Penny K. Lukito kepada Komisi IX DPR RI pada 23 Januari 2018, ia memaparkan sejumlah alasan pentingnya Undang-Undang pengawasan obat dan makanan dalam penegakan aturan dan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. 

Penny mengatakan UU pengawasan obat dan makanan, akan menjadikan BPOM lebih mandiri melaksanakan fungsi pengawasan, secara independen, komprehensif, dan per spektrum.

Adanya UU tersebut nantinya diharapkan memunculkan efek jera. Upaya pengawasan dan penegakan hukum sangat penting menimbulkan efek jera terhadap pelanggar aturan obat dan makanan. 

Melalui tindakan hukum, jaminan terhadap keamanan dan mutu dari obat dan makanan yang beredar di masyarakat lebih maksimal.  

Perkembangan teknologi dan akses internet saat ini rentan disalahgunakan sebagai sarana berlangsungnya tindak ilegal, terutama perdagangan obat dan makanan. 

Lebih dikhawatirkan jika berubah menjadi tindak terorisme menggunakan zat kimia berbahaya (bioterorisme). Maka melalui UU tersebut BPOM dapat memaksimalkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan di sektor ini.

Melalui Undang-Undang sebagai payung hukum tertinggi, kerja sama pengawasan obat dan makanan menjadi optimal dengan melibatkan peran langsung pemerintah daerah.   

Jika tindak pengawasan berjalan optimal BPOM dapat menjamin akses dan distribusi produk-produk terutama pangan, lebih cepat. Pre market juga akan lebih terjamin. 

Pada Bab XVII Ketentuan Pidana RUU pengawasan obat dan makanan, sanksi berupa kurungan penjara paling lama 15 tahun dan denda mencapai Rp20 miliar, diharapkan dapat membuat ‘gamang’ oknum pengusaha nakal dan pelaku kejahatan pemalsuan obat. Ancaman sanksi dalam UU nantinya diharapkan dapat menjadi ‘senjata’ untuk mencegah munculnya kasus obat ilegal dan pemalsuan.

Melalui kewenangan dalam Undang-Undang, BPOM mengharapkan dapat melakukan upaya paksa guna mengungkap dan menindak pelanggaran aturan obat dan makanan. Untuk sementara, BPOM cukup terbantu dengan Inspres Nomor 3 tahun 2017 terkait aksi nasional  pemberantasan penyalahgunaan obat. Kasus-kasus baru terus terungkap. 

Sedangkan untuk mengungkap kasus-kasus yang masih ‘terendap di dasar’, BPOM merasa perlu memiliki hak upaya paksa secara mandiri, selain bermitra dengan pihak kepolisian. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan efektivitas dari suatu operasi.

Undang-Undang sebagai payung hukum tertinggi tentu akan berimplikasi kepada perluasan kewenangan dan penambahan sumber daya. Ini menjadi wajar, agar BPOM dapat menjalankan fungsinya secara optimal, melindungi 250 juta lebih penduduk Indonesia dari obat dan  makanan yang berbahaya bagi kesehatan.

Langkah-langkah pencegahan, pengawasan dan penindakan oleh BPOM yang dikuatkan dengan Undang-Undang nantinya akan berdampak secara langsung maupun tak langsung terhadap peningkatan mutu obat dalam negeri. 

Meningkatnya kualitas obat-obatan dalam negeri diharapkan dapat menumbuhan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan obat produksi lokal dan mengurangi penggunaan obat-obatan impor. 

Sementara di tingkat daerah, belum adanya Undang-Undang khusus terkait pengawasan obat dan makanan membuat langkah penindakan menjadi terbatas. 

Kepala BBPOM di Padang, Martin Suhendri mengatakan tahun lalu di Sumbar, pihaknya memusnahkan barang bukti pelanggaran obat, kosmetik dan makanan mencapai nilai ekonomi Rp1,8 miliar. 

Menurut Martin, kelemahan Badan POM selama ini karena kewenangan tidak komprehensif diberikan pemerintah, di mana BPOM masih menggunakan Undang-Undang Kesehatan dan Pangan. 

“Kalau perizinan pun kan masih di Kementerian Kesehatan, dan BPOM tidak bisa menutup pabrik, penutupan apotek, harus kerja sama dengan stakeholder,” katanya kepada Covesia.com, Minggu (11/2).

Untuk Sumatera Barat, katanya, dari 100 persen surat rekomendasi kepada Pemda, yang ditindaklanjuti baru sekitar 26 persen. 

Setiap bulan, lanjutnya, ada 6 sampai 10 sarana yang diawasi oleh BBPOM di Padang. Rekomendasi paling banyak dilakukan di Padang.

Untuk penindakan, pihaknya merasa cukup terbantu dengan Inpres No 3 Tahun 2017. Namun inpres ini masih terbatas, mengingat Penyidik PNS BBPOM tidak memiliki kewenangan untuk menggeledah sarana obat dan makanan. 

“Nah gimana kami mau memasuki gudang-gudang, tempat-tempat yang diduga ada obat-obatan ilegalnya, gimana kami mau kejar ke sana, gitu,” katanya.

Personel juga menjadi kendala dalam hal penindakan, khususnya terkait jumlah. Wilayah tugas BBPOM di Padang mencakup 19 kabupaten/ kota di Sumbar dengan target berkas perkara sebanyak 9 berkas. 

“Yang kami awasi jumlahnya mencapai 4.800 sarana yang mengawasi cuma 12 petugas,” sebutnya. 

Sementara, jika UU pengawasan obat dan makanan disahkan, maka implikasi terhadap penambahan personel dan anggaran bisa saja terjadi. 

Namun dengan luasan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki BPOM terkait amanat UU tersebut, tentu menjadi hal yang wajar. 


Harapan akan Lahirnya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan 

Dwi Ranny, Ketum GP Jamu sangat mendukung lahirnya Undang-Undang pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Secara khusus, Undang-Undang tersebut akan memberi dampak positif terutama bagi perkembangan industri jamu dan obat tradisional. 

Pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran seputar industri jamu dan obat tradisonal diharapkan Dwi Ranny dapat memberi semangat baru bagi pelaku usaha jamu dan obat tradisional.

“Kalau ada sanksi, harus semua pihak konsekuen, jangan sampai jadi ‘boomerang’ buat para (pelaku) industri yang benar-benar berusaha. Jangan sampai menimbulkan kekhawatiran kalangan pengusaha,” harap Dwi Ranny.

Dia berharap, baik di sisi pemerintah maupun kalangan pengusaha harus sama-sama memahami teknis pelaksanaannya. 

“ (Kami ingin) dirancang bersama-sama (pelaku usaha). Kita ada jadwal bahas RUU dengan BPOM tanggal 14 Februari besok,” ungkapnya. 

Sementara, lanjutnya, dalam penindakan, jika dilakukan penyidikan dan penggeledahan terhadap sarana yang diduga melakukan pelanggaran, sepanjang sesuai prosedur GP Jamu tentunya mendukung.

“Jika memang ada petunjuk yang mencurigakan, itu memang wajib diperiksa,” ujarnya.

Tujuan utama lahirnya Undang-Undang pengawasan obat dan makanan menurutnya tidak hanya akan melindungi masyarakat namun termasuk di dalamnya, pelaku industri yang bekerja dengan benar juga terlindung dari ‘mafia-mafia’ pemalsu jamu dan obat tradisional.

Dia menambahkan, RUU yang dikirimkan ke GP Jamu, ada beberapa diantaranya yang diusulkan untuk disesuaikan dan ada bagian yang perlu ditambah.

Sementara, agar tindak pelanggaran di sektor jamu dan obat tradisional dapat ditekan dan bahkan dihilangkan, perlu pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pola konsumsi. 

Dia mengingatkan, saat hendak mengonsumsi jamu dan obat tradisional, masyarakat diminta cermat dalam melihat keterangan dalam kemasan produk. 

Cara cermat yang dimaksud yakni memastikan produk tersebut merupakan produk resmi dan isinya benar, sesuai izin yang berlaku. 

“Terkadang ada produk resmi, tetapi isinya tidak sesuai atau mengandung BKO. Ini bisa terjadi dan dilakukan oleh pengusaha nakal atau pemalsu, perlu investigasi mendalam,” jelasnya. 

Selain itu dia mengingatkan masyarakat tidak mengonsumsi produk jamu atau obat tradisional yang isinya terlihat aman, namun prosesnya ilegal, tanpa izin edar.

“Ilegal tapi isinya (terlihat) aman, tetap tidak boleh (dikomsumsi),” imbuhnya. 

Selain itu, yang harus diwaspadai bahkan harus dilaporkan oleh masyarakat jika menemukan obat yang diproduksi secara Ilegal dan juga isinya mengandung BKO.

Dwi juga membagi tips dalam mengonsumsi jamu dan obat tradisiona; jika setelah meminum jamu langsung terasa khasiatnya, biasanya dalam jamu tersebut terdapat campuran bahan kimia obat (BKO).

“Supaya tidak mendapatkan produk palsu, beli di toko resmi atau agen resmi,” sarannya.

Dia menambahkan, yang terakhir, untuk memastikan keaslian produk lengkap dengan keterangannya, cek izin edar produk obat dan makanan di situs cekbpom.pom.go.id.  

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga