Pentingnya Mempercepat Pengesahan Undang-Undang BPOM

Pentingnya Mempercepat Pengesahan UndangUndang BPOM Direktorat Narkoba Polda Sumbar bersama BBPOM) Padang melakukan penggerebekan gudang makanan yang mengemas kembali Mie yang sudah kedaluwarsa di kawasan Jalan, By Pass, Lubeg, Padang beberapa waktu lalu. (Dok.Covesia)

Covesia.com - Permasalahan makanan, obat, dan kosmetik ilegal sepertinya masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Sekuat apapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawas dan menindaknya, namun pertumbuhannya juga ibarat cendawan tumbuh.

Hal itu disebabkan berbagai persoalan, di antaranya jumlah petugas BPOM yang masih belum memadai dan payung hukum yang menjadi pijakan BPOM sendiri masih lemah.

Saat ini, BPOM melaksanakan tugas diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 80/2017.  Dalam perpres tersebut posisi BPOM masih lemah, di mana lembaga itu tidak bisa melakukan tindakan hukum hingga ke penuntutan. BPOM memang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tapi soal kasus pidana harus dilimpahkan ke pihak kepolisian.

BPOM berwenang memberikan rekomendasi soal perusahaan atau makanan yang tidak layak edar atau konsumsi, namun itu hanya sebatas rekomendasi. Ironisnya, jika tidak direalisasikan, tidak akan jadi persoalan, karena tidak bersifat final dan mengikat.

Jika dilihat kasus yang terjadi pada 2017 lalu, secara nasional setidaknya ada 215 kasus yang ditangani BPOM. Dari jumlah tersebut, 25 persen pelanggaran di bidang obat tradisional, itu yang paling besar. Kasus lain yang ditangani BPOM ialah 25 persen pelanggaran terkait pangan, 20 persen kasus kosmetik, dan 30 persen kasus lain-lainnya.  Nilai ekonomi yang dimusnahkan sekitar Rp112 miliar.

Sementara di Sumatera Barat (Sumbar), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berhasil memusnahkan produk-produk ilegal dengan nilak ekonomi mencapai lebih dari Rp 1,8 miliar.

Angka tersebut tentunya tidak sedikit dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Coba bayangkan bahayanya bagi masyarakat yang mengkonsumsi produk-produk illegal tersebut.

Kepala BBPOM Padang Martin Suhendri mengungkapkan, masih banyaknya masyarakat menjual makanan, obat atau kosmetik ilegal akibat kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap bahaya produk  tidak layak edar itu.

Pada umumnya, pelaku usaha sudah mengetahui bahayanya, namun mereka tetap menjualnya karena tidak peduli dampak yang ditanggung masyarakat.

“Kurang sadarnya pelaku usaha terhadap bahaya prduk ilegal menjadi penyebab masih maraknya peredaran makanan, obat dan kosmetik ilegal,” ujarnya kepada covesia.com beberapa waktu lalu.

Sementara di sisi lain, imbuh Martin, pihak BBPOM sendiri masih terkendala dengan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugasnya. Persoalan regulasi juga menjadi salah satu kendalanyai, selama ini BBPOM menjalankan tugas melakukan pengawasan masih terbatas karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya.

“Dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) BBPOM yang saat ini dalam proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bisa memaksimalkan kerja BBPOM ke depanya,” ujarnya.

Alasan Pentingnya Pengesahan UU BPOM

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Andalas, Sumatera Barat (Sumbar) Feri Amsari menegaskan, untuk menguatkan posisi BPOM dalam menjalankan tugasnya diperlukan payung hukum yang kuat yaitunya Undang-Undang.

“Perpres hanya mengatur soal teknis, sebelum UU itu disahkan berkesempatan memasukkan meteri untuk penguatan tugas BPOM,” jelasnnya menjawab covesia.com.

Hal senada diungkapkan Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakkir. Menurutnya diperlukan upaya bersama untuk menguatkan kewenangan BPOM dalam mengawas serta menindak pelaku usaha makanan, obat, dan kosmetik ilegal. Selama ini, imbuhnya, hal itu memang sudah dilakukan, namun masih belum maksimal.

Misal, di tingkat daerah kalau kepala daerah tidak merealisasikan rekomendasi BBPOM juga tidak akan ada konsekuensi hukumnya.

“Artinya wewenang BPOM atau BBPOM masih sebatas rekomendasi, itu tidak akan efektif untuk mengawasi peredaran produk ilegal,” tegas Muzakkir ketika dikonfirmasi covesia.com.

Dengan adanya RUU BPOM yang saat ini sudah masuk ke DPR, diharapkan bisa memperkuat wewenang lembaga tersebut dalam mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar aturan.

“Kalau bisa BPOM ini bisa masuk ke ranah penuntutan, semua kasus soal obat ilegal, makanan ilegal, bisa ditangani BPOM hingga ke pengadilan,” ujar Muzakkir.

Muzakkir juga mengharapkan, dalam RUU yang akan disahkan jadi UU tersebut bisa dimasukkan aturan yang membolehkan BPOM mengumumkan ke publik perusahaan/pabrik yang memproduksi makanan, obat, atau kosmetik ilegal.

“Selama ini jika ada perusahaan yang melakukan tindakan, publik tidak tahu. Kalau bisa diumumkan ke publik untuk efek jera,” jelasnya.

Sebelum disahkan menjadi UU, Muzakkir menyarankan agar RUU tersebut dimatangkan secara maksimal. Tidak ada salahnya mengadopsi badan serupa di Negara lain yang dinilai sukses dalam mengawasi makanan, obat, dan kosmetik.

Seperti Food and Drug Administration (FDA), badan pengawas obat dan makanan Amerika Serika. FDA mempunyai kekuatan hukum administratif dan perdata, sangat mengedepankan penelitian-penelitian obat, sehingga rasa man bagi masyarakat dalam soal pangan dan obat bisa lebih terjamin.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) ketika dikonfirmasi covesia.com Adhi S Lukman menegaskan, keberadaan Undang-Undang (UU) tentang BPOM perlu disegerakan untuk menjaga masyarakat Indonesia dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, selama ini kewenangan BPOM masih terbatas dan ada yang bentrok dengan instansi lain.

“Pada intinya selama ini banyak intansi yang memiliki kebijakan pengawasan makanan, itu tentu kurang bagus, karena akan bisa menghasilkan kebijakan yang berbeda pula,” tegasnya.

Kelemahan BPOM lainnya, ujar Adhi, tidak bisanya melakukan penindakan secara utuh. Memang BPOM memiliki PPNS, namun saat mengusut suatu kasus harus dilimpahkan ke pihak kepolisian.

“Kita berharap dalam UU tersebut, BPOM juga bisa melakukan penuntutan hingga ke pengadilan,” jelasnya.

Dengan seperti itu, BPOM bisa fokus melakukan penindakan yang selama ini masih longgar. Dia mengatakan, pelanggaran dalam bidang pangan, obat, atau kosemtik ini tidak bisa dipandang remeh.

“Secara kesehatan sudah jelas berbahaya dan akan menyebabkan penyakit pada masyarakat. Selain itu akan merugikan masyarakat atau pengusaha yang taat aturan,” ujar Adi.

 Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay sepakat jika kewenangan BPOM perlu diperkuat dan ditambah.

"Karena masih memiliki keterbatasan, kewenangan BPOM ini perlu diperkuat melalui UU," ujarnya kepada covesia.com.

Ketika ditanya, apakah dalam UU nantinya BPOM bisa berwenang untuk mengusut secara pidana, Saleh menyatakan tergantung kesepakatan pemerintah, DPR dan pihak lainnya.

"Itu nantinya tergantung kesepakatan semua pihak, kalau memungkinkan akan lebih bagus," ujarnya.

Saleh mengakui, dengan tumpang tindihnya kewenangan BPOM selama ini, berpengaruh terhadap kinerja lembaga itu dalam memerangi produk-produk ilegal yang kini masih marak terjadi di Indonesia.

"Makanya kewenangan BPOM itu perlu diperluas, agar kinerjanya maksimal dan tidak tumpang tindih dengan penegak hukum lain," jelasnya.

Tak hanya itu, dengan UU tersebut, BPOM bisa berdiri sendiri dalam mengawasi disitribusi obat, makanan, dan kosmetik di Indonesia, tidak lagi di bawah Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Karena jika terlalu banyak pihak yang mengawasi kinerja suau lembaga tersebut tidak akan maksimal.

"Soal wewenang itu akan kita tata secara benar, harus jelas mana tugas BPOM, mana tugas Kemenkes atau instansi lainnya," kata mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah tersebut.

Kemudian soal hasil kajian BPOM, ungkap Saleh, selama ini jika BPOM memberikan rekomendasi ke pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bersifat final dan mengikat.

"Artinya saat BPOM merekomendasikan salah satu pabrik makanan harus ditutup, namun Pemda tidak mengindahkan tidak akan ada konsekwensi hukumnya," ujarnya.

Saleh mengungkapkan, proses RUU tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2018 dan diharapkan bisa disahkan secepatnya.

"Semoga bisa secepatnya disahkan menjadi UU," tukasnya.

(lif)


Berita Terkait

Baca Juga