Perubahan PKPU, KPU Padang Pariaman: Sekarang Calon Boleh Cetak APK Sendiri

Perubahan PKPU KPU Padang Pariaman Sekarang Calon Boleh Cetak APK Sendiri Komisioner KPU Padang Pariaman, Bidang Sosialisasi, Erik Estrada

Covesia.com - Untuk menangapi keraguan dari masyarakat, maupun bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, terkait pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman, Bidang Sosialisasi, Erik Estrada menyampaikan, beberapa peraturannya.

Erik menyebutkan, peraturan itu tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 tahun 2017, tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota.

Kemudian PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 6 tahun 2020, tentang pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana Covid-19.

"Ada beberapa perubahan dalam PKPU ini yang harus wajib diketahui oleh masyarakat dan pasangan calon seperti diantaranya, bagi calon yang pernah terpidana wajib secara terbuka mengemukakan kepada publik, berkaitan latar belakang jati dirinya sebagai terpidana, kemudian jenis pidananya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang," ungkap Erik kepada Covesia.com, pada Sabtu (5/9/2020).

Sedangkan kata Erik, pemilihan dimasa pandemi Covid-19 dengan pemilihan dalam kondisi normal, bahwa sekarang bakal pasangan calon harus melakukan pemeriksaan Real Time Polymerase (RT-PSR) sebelum masa pendaftaran dan hasilnya harus dinyatakan negatif Covid-19 dulu. 

Dikatakan Erik, ada hal prinsip lain terkait alat peraga kampanye (APK). Jika selama ini hanya KPU yang mencetak APK, maka dalam PKPU nomor 10 tahun 2020 ini, pasangan calon diperbolehkan mencatak APK sendiri, sesuai dengan ketentuan.

"Pasangan calon juga boleh membuat bahan kampaye yang berupa alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah dan handsanitaizer," katanya.

Sedangkan kata Erik, untuk pertemuan tatap muka dan dialog harus dilakukan secara terbatas dan dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup dibatasi sebayak 50 orang. 

Namun, untuk kegiatan rapat umum yang dilaksanakan di luar ruang peserta juga dibatasi dengan maksimal 100 orang. Sedangkan kegiatan debat publik yang diselengarakan di dalam studio lembaga penyiaran atau tempat lain juga membatasi jumlah sebanyak 50 orang yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu dan pasangan calon.

"Dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon wajib memperhitungkan jarak dan menerapkan protokol Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah," jelasnya. 

(per)

Berita Terkait

Baca Juga