Gubernur Sumbar Pastikan Tidak Ada PSBB Tahap II

Gubernur Sumbar Pastikan Tidak Ada PSBB Tahap II Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat rapat evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Kamis (3/9/2020).

Covesia.com - Pemprov Sumbar terus melakukan pengendalian Pandemi Covid-19 bersama seluruh pemangku kebijakan terkait. Meski penyebarannya semakin menghawatirkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memastikn tidak akan ada PSBB tahap II. 

"Tidak ada lagi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasannya telah banyak disampaikan diberbagai kesempatan, termasuk persoalan ekonomi," ungkapnya kepada wartawan usai rapat evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Kamis (3/9/2020).

Lebuh lanjut dikatakan Irwan jika seluruh komponen masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, penularan Covid-19 di Sumatera Barat InsyaAllah bisa dikendalikan. 

"Jika semua disiplin, peluang nambahnya kecil, baik menularkan atau ditularkan. Kalaupun ada, pemerintah langsung melaksanakan testing, tracking, karantina dan lainnya,” ujarnya.

Penerapan PSBB di kalangan masyarakat juga terdapat pro kontra. Di satu sisi diadakan PSBB penyebaran Covid-19 akan berkurang, namun pendapatan ekonomi juga turun. 

Yeni (52) misalnya, pedagang pasar raya ini mengtakan bahwa sebenarnya ia juga takut dengan penyebaran virus yang cepat di pasar, namun ia tidak setuju jika dilakukan PSBB. Menurutnya hal tersebut akan membuat semua orang lebih menetap di rumah dan pasar akan sepi. 

"Saat ini saja pendapatan kita menurun, tak banyak orang yang berbelanja, kalau begini terus-terusan ditambah PSBB kami bisa gulung tikar," ungkapnya kepada Covesia, Senin (31/8/2020).

Saat ini pemerintah memulai sosialisasi penerapan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, yang dalam waktu dekat segera akan di sahkan bersama DPRD Sumbar.

“Sisi pemerintah Insya Allah sudah on the track, kita minta gugus tugas terus memantau dan mengawasi. Jangan sampai lengah, sehingga bisa melakukan pengendalian," jelas Irwan.

Ia mengaku semua kemungkinan terburuk sudah diantisipasi, termasuk penyediaan ruang isolasi dan lain sebagainya. Sejak awal merebak pandemi ini, semua kemungkinan terburuk itu telah kita siapkan sampai Desember ini. Termasuk juga antisipasi di tahun 2021. 

Irwan menekankan yang tidak kalah penting adalah kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Melalui Perda nantinya pihak Satpol PP bersama Kepolisian akan melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan. Apakah berupa sanksi denda maupun kurungan kepada masyarakat yang melanggar peraturan,” pungkasnya. 

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga