Terkait Penghentian Relokasi RSUD M. Zein Painan, DPRD Nilai Kebijakan Bupati Pessel Hanya Sepihak

Terkait Penghentian Relokasi RSUD M Zein Painan DPRD Nilai Kebijakan Bupati Pessel Hanya Sepihak Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim (Foto: Indrayen)

Covesia.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menilai pemberhentian relokasi pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.Zein yang mangrak oleh Bupati Hendrajoni hanya sepihak. 

Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim, mengungkapkan, keputusan Bupati memberhentikan pembangunan RSUD hanya sepihak. 

Karena, sebelumnya diketahui, untuk memulai pembangunan RSUD itu, dibuat melalui Peraturan Daerah (Perda).

"Jadi, pembangunan RSUD itu tidak bisa dihentikan begitu saja. Karena, dibuat melalui perda. Maka, dihentikan harus pakai perda juga," tegasnya pada Covesia.com, Rabu (12/8/2020). 

Ia menjelaskan, dimana relokasi proyek RSUD disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 3 Tahun 2014 pada periode Bupati Nasrul Abit.

Kemudian, dalam perda itu, pembangunan dilakukan dengan dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dengan jumlah sekitar senilai Rp99 miliar, dengan rincian Rp96 miliar untuk konstruksi dan Rp3 miliar untuk alat kesehatan (Alkes), atas jangka waktu 5 tahun pinjaman.

"Karena sudah jelas melalui perda, penggantian tidak boleh diputuskan Bupati saja. Tapi, harus melalui DPRD juga,"ucapnya

Lanjutnya, menyikapi soal adanya temuan BPKP yang disampaikan Bupati Pessel Hendrajoni, bahwa pembangunan itu tidak layak dilanjutkan dengan beberapa poin pertimbangan. 

Ia selaku DPRD, mendukung jika ada persoalan yang tidak tuntas diusut secara transparan dan terbuka. 

"Mintak kita tidak dihentikan sepihak saja. Jika benar, temuan BPKP ada masalah. Kita mendukung untuk diproses, siapa yang bersalah harus bertanggungjawab," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pessel, Alkisman mengungkapkan, persoalan reloka si RSUD adalah soal kerugian daerah. Jika benar ada temuakan BPKP terkait kerugian negara harus diproses secara hukum.

"Tentu, kita sebagai pemerintahan, antara DPRD dan Pemerintah tentu harus bertanggungjawab atas uang rakyat yang digunakan," pungkasnya.

(ind)


Berita Terkait

Baca Juga