43 Keluarga Jalani Sidang Isbat Terpadu di Bukittinggi

43 Keluarga Jalani Sidang Isbat Terpadu di Bukittinggi Suasana sidang isbat terpadu di Hall badan keuangan Bukittinggi, Senin (10/8/2020). (istimewa)

Covesia.com - Wali kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias membuka pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu pada Senin (10/8/2020) di Hall Badan Keuangan Bukittinggi yang dihadiri Ketua Pengadilan Agama, Ketua TP PKK, Kemenag, Asisten 3, Kadisdukcapil dan Camat dilingkungan Pemko Bukittinggi.

Ketua TP PKK Kota Bukittinggi Yesi Ramlan Nurmatias mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama Pemko Bukittinggi, Pengadilan Agama, Kementrian Agama dan TP PKK.

"Setelah verifikasi, didapat 43 keluarga yang akan disidangkan pada satu hari ini," katanya.

Kegiatan ini menurut Yesi sangat penting untuk membantu warga melegalkan pernikahan secara negara dan memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan akte kelahiran yang jelas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat agar taat peraturan perundang-undangan dan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, terhindar dari kekerasan rumah tangga, memiliki generasi penerus yang punya identitas diri jelas dan lengkap.

"Kegiatan ini sudah tahun kedua dilaksanakan. Jika masih ada masyarakat yang belum tercatat pernikahannya secara negara maka akan dilanjutkan kembali, namun bagi warga masyarakat yang telah terverifikasi secara agama pernikahannya belum sah, mungkin bisa kita laksanakan nikah massal. Tentu saja diharapkan kerjasama dengan pemko Bukittinggi dan pihak terkait lainnya," jelasnya.

Ketua Pengadilan Agama Orba Susilawati mengatakan Isbat Terpadu sesungguhnya untuk menyelamatkan pernikahan yang tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA dan pencatatan akte kelahiran anak dari pernikahan yang belum tercatat. Ini merupakan program Mahkamah Agung dan diberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan persidangan.

"Dengan adanya program ini diharapkan memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya pencatatan pernikahan secara negara," ujarnya.

Menurut Orba Susilawati, kegiatan ini merupakan kerja terpadu sehingga disebut jadi sidang isbat nikah terpadu.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting, pernikahan yang belum tercatat oleh negara maka akan merugikan anak nantinya karena akte kelahirannya tidak jelas.

"Bagi pasangan menikah yang belum tercatat oleh negara, tidak perlu malu, secara agama telah sah namun belum tercarat oleh negara. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menfasilitasi nya. Termasuk menfasilitasi penikahan yang sah antara pasangan yang belum sah secara agama pernikahan nya. Kegiatan hari ini gratis dan tidak dipungut biaya," terang Ramlan.

(ril/deb)

Berita Terkait

Baca Juga