Unjuk Rasa ke Gubernur, Kadisdik Sumbar Klaim Sudah Arahkan Masyarakat ke Sekolah Swasta

Unjuk Rasa ke Gubernur Kadisdik Sumbar Klaim Sudah Arahkan Masyarakat ke Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri

Covesia.com - Ratusan guru dari berbagai sekolah swasta melakukan demonstrasi ke kantor Gubernur Sumbar dan kantor Dinas Pendidikan Sumbar. Aksi demo tersebut merupakan bentuk protes berlakunya tambahan rombel untuk sekolah negeri dan sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa baru. 

Namun demikian, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri berpendapat bahwa demo tersebut dapat diterima dan dipahami. 

"Kawan-kawan sekolah swasta datang dan demo kita terima, kita pahami karena anggapan kawan-kawan swasta kebijakan ini tidak tepat. Namun, semua sudah dijalani sesuai aturan," ungakap Adib kepada wartawan, Rabu (29/7/2020).

Lebih lanjut Adib mengatakan mereka ingin bertemu Gubernur. Soalnya, ini terkait kebijakan Gubernur dan mereka ingin diskusi harus dengan adanya Gubernur.

Tak hanya itu, dalam tuntutan peserta aksi meminta PPDB tahap 3 dihapuskan. Namun, kata Adib, PPDB tahap 1 dan 2 sudah ada di peraturan. 

Daya tampung sudah ditentukan. Jika tidak mendaftar di tahap 1 maka mendaftar di tahap 2. 

"Nah, untuk yang tahap 3 ini kebijakan," kata Adib, dan melanjutkan, "kebijakan yang dibuat oleh pak Gubernur dalam rangka dampak zonasi. Ini hanya perlu penjelasan. Perlu kiranya bertemu Gubernur, ya tidak apa-apa akan tetapi saat ini Gubernur sedang keluar daerah," jelasnya.

Adib mengaku bahwa telah menyampaikan ke masyarakat agar masuk ke sekolah swasta. Namun mereka beralasan bahwa masuk sekolah swasta berbiaya lebih tinggi. Artinya, kata Adib, masyarakat keberatan.

"Kita arahkan (masyarakat) ke swasta mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Jadi perlu evaluasi mungkin mutu dan kualitas perlu disikapi," jelasnya. 

Adib mengatakan sebenarnya ini ajang evaluasi. 

"Sebenarnya masih banyak peluang. Sekolah swasta tertentu mereka penuh. Seperti Arrisalah, Don Bosco, mereka penuh," ujarnya. 

"Kami fasilitasi. Bahkan kita arahkan segera masuk swasta. Kalau alasan mereka tidak ada biaya dan jika betul-betul miskin kita arahkan ke Baznas," tutupnya. 

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga