Rapat Pleno KPU Sumbar Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perseorangan Berlangsung Panas 

Rapat Pleno KPU Sumbar Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perseorangan Berlangsung Panas  Rapat pleno KPU Sumbar Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perseorangan di Padang, Kamis (23/7/2020)(Foto: Covesia/ Angga)

Covesia.com - KPU Sumbar menggelar rapat pleno hasil rekapitulasi verifikasi faktual perseorangan di tingkat provinsi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Kamis (23/7/2020). 

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Sumbar Amnasmen yang didampingi oleh Komisioner KPU dihadiri Anggota KPU kabupaten/Kota se-Sumbar dan LO satu-satunya calon perseorangan Fakhrizal -Genius Umar.

Di awal rapat, KPU Sumbar membacakan hasil rekapitulasi dukungan Fakhrizal - Genius Umar. Hasilnya dari 306.661 dukungan KTP yang lolos Verifikasi Administrasi, hanya 130.256 dukungan yang memenuhi syarat. Hal ini memperlihatkan jumlah dukungan KTP masyarakat untuk meloloskan Fakhrizal - Genius umar sebagai Calon Gubernur - Wakil Gubernur masih kurang. Hal ini membuat LO pasangan ini angkat bicara.

Rapat pleno yang awalnya dipimpin oleh ketua KPU Sumbar, Amnasmen diberikan kepada Komisioner KPU Sumbar bidang teknis dan pelaksanaan, Izwaryani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan LO.

Saat sesi tanya jawab ini, terjadi silang pendapat antara LO dengan KPU. Dimana LO mempertanyakan kinerja PPS yang hanya satu kali mendatangi pendukung. Kemudian persoalan formulir BA 5.1 KWK yang dirasa LO tidak ada dalam aturan. Formulir ini dinilai LO sebagai produk otonom KPU Sumbar yang tidak disepakati oleh Bawaslu maupun paslon perseorangan.

"Tolong jelaskan bagaimana mekanisme pendataan PPS yang mendatangi pendukung hanya satu kali. Kemudian tentang formulir BA 5.1 KWK. Kami pelajari formulir ini tidak ada dalam aturan. Lagipula cuma di Sumbar adanya formulir ini. Di daerah lain di Indonesia tidak ada. Itupun cuma untuk pendataan calon gubernur, sedangkan bupati atau walikota di Sumbar tidak ada juga," sebut Haris, koordinator LO Fakhrizal - Genius Umar.

Menjawab hal itu, Izwaryani memaparkan pasal 24 PKPU nomor 5 tahun 2020. Di sini terpampang bagaimana aturan dan skenario verifikasi faktual berjalan. Saat anggota PPS tidak berhasil menemui pendukung, akan dikomunikasikan dengan LO. Setelah itu, diberi waktu tiga hari aga pendukung mendatangi sekretariat PPS untuk diverifikasi faktual.

"Perlu digaris bawahi bapak-bapak. LO tidak ada di tingkat nagari dan kecamatan. Tetapi hanya ada di tingkat Kabupaten/Kota. Jadi perlu juga peran aktif dari LO untuk membantu PPS. Kami juga menyediakan waktu 3 hari agar pendukung yang tidak ditemukan untuk diverifikasi di sekretariat PPS," sebut Izwaryani.

Namun, rapat pleno tiba-tiba berlangsung panas saat Izwaryani menjawab perihal formulir BA 5.1 KWK. LO tidak puas dengan jawaban Izwaryani yang dianggap bertele-tele. 

"Kami hanya ingin jawaban dari KPU apakah formulir BA 5.1 KWK ini sah atau tidak. Apakah ada dalam aturan atau hanya produk KPU Sumbar saja? Kami minta jawaban sah atau tidak saja. Tidak perlu dijabarkan pasal ini dan lain-lain. Iya atau tidak. Itu saja. Jangan seperti orang berkilah," tegas Haris. 

Hal ini terus berlangsung sampai tiga kali. Dimana Izwaryani tetap melanjutkan membacakan aturan-aturan dan tidak memuaskan LO. Sampai akhirnya Genius Umar meminta agar pimpinan rapat diambil alih kembali oleh Ketua KPU Sumbar Amnasmen.

"Mohon perhatiannya pak Ketua KPU. Rasanya, kami hanya meminta jawaban iya atau tidak sahnya formulir BA 5.1 KWK. Tapi jawabannya panjang dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mohon oak Ketua KPU ambil alih atau ganti pimpinan rapat," kata Genius Umar.

Melihat suasana mulai tidak kondusif, Bawaslu Sumbar memberikan saran kepada Ketua KPU Sumbar dan pimpinan rapat agar menskor rapat 15 menit pukul 16.00 WIB untuk mendinginkan suasana dan diskusi mencari solusi. 

Sampai berita ini diturunkan, rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan masih berlanjut.

Berikut rinciannya hasil rekapitulasi verifikasi faktual tingkat Kabupaten / Kota yang tengah dibahas dalam rapat pleno KPU di Pangeran Beach : 

1. Pesisir Selatan 5.065 dukungan

2. Solok 13.273 dukungan

3. Sijunjung 13.645 dukungan

4. Tanah Datar 9.101 dukungan

5. Padang Pariaman 4.648 dukungan

6. Agam 8.933 dukungan

7. Lima Puluh Kota 9.619 dukungan

8. Pasaman 7.588 dukungan

9. Mentawai 1.642 dukungan

10. Dharmasraya 11.651 dukungan

11. Solok Selatan 6.830 dukungan

12. Pasbar 7.584 dukungan

13. Kota Padang 19.773 dukungan

14. Kota solok 1.486 dukungan

15. Sawahlunto 612 dukungan

16. Padang panjang 420 dukungan

17. Bukittinggi 2.219 dukungan

18. Payakumbuh 1.219 dukungan

19. Kota Pariaman 4.948 dukungan.

(agg)


Berita Terkait

Baca Juga