Pemda Agam Buat 18 Aturan Wajib Proses Belajar Tatap Muka

Pemda Agam Buat 18 Aturan Wajib Proses Belajar Tatap Muka Kepala Disdikbud Agam, Isra (Covesia).

Covesia.com - Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membuat 18 syarat protokoler kesehatan Covid- sebagai syarat untuk melakukan proses belajar mengajar (PBM) tatap muka.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Agam Isra mengatakan, 18 persyaratan tersebut merupakan aturan wajib yang harus dipenuhi sekolah untuk mendapat izin PBM Tatap Muka. "Ini merupakan syarat umum yang harus dipenuhi sekolah jika tidak PBM Tatap muka tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya Selasa (22/7/2020).

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi  terdiri dari pihak sekolah harus memiliki SK Tim Covid-1 untuk melaksanakan PBM tatap muka. Selanjutnya dalam proses PBM sekolah harus membagian daftar piket pegawai atau guru, kemudian dilanjutkan pihak sekolah harus  mensosialisasikan kepada penjaga kantin agar tidak berjualan sementara waktu.

Selain itu, Pihak sekolah juga harus mensosialisasikan tindakan pencegahan Covid-19 kepada pendidik, tenaga kependidikan dan komite. Untuk pencegahan Covid-19 harus ada komitmen komite dengan pihak sekolah terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah yang sesuai protokol kesehatan

"Untuk sarana dan prasarana, sekolah menyediakan  ketersediakan cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Memiliki daftar kondisi kesehatan warga sekolah dan ketersediaan thermogun atau alat pengukur suhu tubuh," katanya lagi.

Tidak lupa pula pihak sekolah harus menjamin, ketersediaan desinfektan, masker, face shield untuk tenaga pendidik, kebersihan toilet, memiliki akses layanan kesehatan, ruang Pollyanna, pengaturan tempat duduk anak dan guru, kebersihan lingkungan sekolah, serta memiliki daftar pembelajaran sesuai dengan kondisi new normal.

“Nantinya akan ada ceklis (syarat) dari team pemeriksan untuk setiap unit pendidikan sebelum mereka dibolehkan sekolah tatap muka kembali. Hasil monitoring tersebut nantinya akan menjadi bahan dasar laporan kepada pemerintah provinsi pada rapat koordinasi kepala daerah dengan gubernur akhir bulan Juli ini," tutupnya.

(jhn)

Berita Terkait

Baca Juga