Diberhentikan BPK RI, CPNS Disabilitas Alde Maulana Minta Dukungan Gubernur Sumbar

Diberhentikan BPK RI CPNS Disabilitas Alde Maulana Minta Dukungan Gubernur Sumbar (Foto: Laila Marni/Covesia)

Covesia.com - Alde Maulana adalah CPNS BPK RI yang diberhentikan dikarenakan dinyatakan tidak sehat. Padahal dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit Gatot Subroto Alde dinyatakan cukup sehat. 

"Pada 24 Februari 2019 lalu teman-teman saya dilantik, namun saya disuruh pending pelantikannya. Beberapa waktu kemudian saya di panggil dan diberikan sk pemberhentian karena tidak sehat secara jasmani," ungkap Alde saat menemui asisten pemerinahan 1 provinsi Sumbar, Rabu (22/7/2020).

Dikatakan Alde ia datang ke pemprov untuk mendapatkan dukungan serta berharap pemprov sumbar dalam hal ini Gubernur membantunya menyelesaikan kasus yang dihadapinya. 

"Saya melakukan ini untuk mendapatkan hak saya. Jika hasil dari keterangan rumah sakit dan sertufikat BPK RI sama, saya akan legowo," jelasnya. 

Sementara itu, Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra mengatakan membantu penyelesaian kasus ini kita belajar dari kasus yang di Solok Selatan. Waktu itu Drg Romi sebagai penyandng disabilotas juga diberhentikan, namun dengan segala upaya semua orang dan pihak mendukung, bahkan pemrov sehingga haknya dikembalikan. 

"Kita sudah melakukan pelaporan ke ombudsman pusat, waktu itu ombudsman mengajak BPK RI bahkan juga BPK Sumbar untuk hadir ditelekonference. Kami harapkan dukungan pemprov," ujarnya. 

Ini menjadi penting bagi negara untuk tidak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Sebenarnya Sumbar sudah maju dalam mengatasi permasalahan disabilitas dengan adanya perda disabilitas bahkan sebelum undang-undmg disabilitas ada. 

Karena dulunya pemprov Sumbar telah dapat menyelesaikan kasus diskriminasi terhadap disabilitas di Solsel dengan baik.  "Jadi pemprov juga punya andil di sini untuk memperjuangkan hak kerja dari masyarakatnya," ujar Wendra. 

Dikatakan Wendra untuk kasus Alde ini belum masuk ke pengadilan, sebab itu adalah opsi terakhir. "Kita mengharapkan ini tidak dimasukkan ke pengadilan karena bisa memakan waktu yang lama," terangnya. 

Sementara itu, Asisten 1 pemerintahan Devi Kurnia mengatakan sudah mendengar langsung kronologis kejadian yang disampaikan oleh Alde. Ia menyarankan untuk kasus Alde ini juga dipersiapkan proses hukum. "Jika persuasif saja kita hawatir terlalu berlarut-larut," terangnya.

Kami sudah menyampaikan batasan-batasan kewenangan pemerintah. BPK RI untuk ke sana tidak ada kewenangan Gubernur. "Namun untuk menyurati kita akan lihat dan pelajari surat permohonan dari Alde ataupun LBH itu. Nanti kita kirimkan suratnya ke instansi terkait,"pungkasnya.

(lia)

Berita Terkait

Baca Juga