PBM Tatap Muka kembali Ditiadakan, Sejumlah Orang Tua Murid SD di Pessel Sesalkan Kebijakan Pemkab

PBM Tatap Muka kembali Ditiadakan Sejumlah Orang Tua Murid SD di Pessel Sesalkan Kebijakan Pemkab Terlihat Wali Murid kembali menjemput anak-anaknya pulang dari sekolah SD yang berada di Kecamatan Sutera Pessel, Rabu (15/7/2020)(Indra Yen)

Covesia.com - Sejumlah wali murid atau orang tua siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menyesalkan kebijakkan Pemerintah Daerah setempat, kembali mentiadakan proses belajar mengajar (PBM) tatap muka atau belajar secara daring. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Covesia.com di lapangan, sejumlah orang tua siswa menyesalkan kebijakkan pemerintah, kembali meliburkan sekolah setelah selama dua hari siswa memulai sekolah. 

"Tiba-tiba tadi pagi dapat informasi bahwa seluruh siswa SD kembali diliburkan, dan belajar melalui proses daring. Padahal, sekolah baru dimulai Senin kemarin 13 Juli 2020," sebut Mira (34) salah seorang wali murid di Kecamatan Sutera pada Covesia.com, Rabu (15/7/2020).

Terkait hal itu katanya, kenapa Senin lalu mesti dimulainya lagi sekolah seperti biasa. Jika sekarang harus diliburkan kembali. 

Padahal, untuk kembali dimulainya proses belajar seperti biasa atau sekolah seperti biasa. Para wali murid, harus memenuhi beberapa kebutuhan sekolah bagi anak-anaknya. 

"Kebutuhan sekolah kembali dilengkapi setelah lama libur. Apalagi kini tahun ajaran baru. Anak kami, meminta buku baru, sepatu, tas baru dan kebutuhan pokok untuk sekolah lainnya. Eh, tau-taunya kembali diliburkan, dan itu hanya digunakan dua hari saja," ujarnya dengan raut wajah sedikit kesal. 

Kendati demikian katanya lagi, ia sangat merasa kesal dengan kebijakkan yang tidak menentu ini tanpa ada pertimbangan yang matang dari pihak pemerintah. 

"Ya kesal lah, bagi anak-anak kami kebutuhan sekolah itu yang terutama. Untuk memenuhinya, berbabagi cara kami lakukan, apakah itu ngutang atau bagaimana. Namun keinginan anak harus kami penuhi, kalau tau seperti ini kan kemarin itu kami tidak susah," ujarnya lagi.

Selain Mira, wali murid lain Yeni (40) juga menyesalkan kebijakkan yang tidak menentu ini, sebab parahnya, anaknya baru masuk sekolah dasar mulai tahun ajaran baru ini. 

"Anak saya baru masuk sekolah tahun ini, secara tidak langsung bagi anak baru masuk sekolah sangat banyak membutuhkan biaya memenuhi kebutuhan sekolah. Tapi, dua hari sekolah kok ditiadakan lagi," katanya. 

Menurutnya, kebijakkan ini seolah-olah tidak memikirkan kondisi masyarakat di Pessel, ditengah-tengah ancaman pandemi Covid-19. 

Kenapa begitu ucapnya, lebih banyak kebutuhan yang mesti dipenuhi dan dimanfaatkan jika kebijakkan linglung ini tidak terjadi. Apalagi, ditengah pandemi Covid-19 ini, rata-rata ekonomi masyarakat melemah. 

"Jika tidak seperti ini, kan uang yang kami paksakan untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, kan bisa kami pergunakan untuk keperluan lain, seperti kebutuhan dapaur atau lainnya," ucap Yeni bersama beberapa orang ibu-ibu di Kecamatan Sutera ini pada Covesia.com. 

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pessel, Suhendri kembali mengumumkan, adanya perubahan, berdasarkan evaluasi terkait proses belajar mengajar ditingkat SD.

"Berdasarkan hasil tinjauan, sekolah dasar SD kembali ditutup dan belajar secara daring. Dan itu sudah diputuskan melalui SE Bupati," sebutnya saat dihubungi wartawan Selasa (14/7/2020). 

Selain itu, perubahan keputusan perubahan itu, juga berdasarkan beberapa masukkan dari provinsi dan pihak Kemendikbud. 

"Sesuai instruksi Kemendikbud untuk panduan pembelajaran tatap muka di daerah zona hijau dilakukan secara bertahap. Di antaranya SMP dan SMA sederajat dimulai paling cepat Juli 2020, dan setingkat SD paling cepat September 2020," ujarnya.

Ia menjelaskan, adanya keputusan untuk me mulai siswa SD dengan pembelajaran tatap muka, karena ada beberapa alasan. Karena selain, dikatakan daerah zona hijau, daerah tersebut tidak lagi ada kasus baru.

"Tapi, bupati mengatakan, kalau ada apa-apa, harus ditinjau kembali. Sesuai juga masukan dari berbagai pihak, dari Kementerian, dan dari Gubernur. Maka saat ini, SD kembali daring," terangnya.

(ind)


Berita Terkait

Baca Juga