Soal Somasi, LBH Padang: Kapolsek Kuranji Sampaikan Informasi Menyesatkan

Soal Somasi LBH Padang Kapolsek Kuranji Sampaikan Informasi Menyesatkan Ilustrasi (Dok: Covesia)

Covesia.com - LBH Padang memberikan somasi kepada Kapolsek Kuranji Kompol Armijon karena dianggap menghalangi tugas advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum di Polsek Kuranji.

Kompol Armijon membantah hal tersebut, dan menyatakan Polsek Kuranji sudah bekerja sesuai standar operasional prosedur. Kata dia, penasihat hukum melakukan kunjungan di luar jam besuk yang ditetapkan, yakni pukul 18.15 WIB. Selain itu, tutur Armijon, penasihat hukum juga tidak bisa menunjukkan surat kuasa ketika diminta personel Polsek.

Menanggapi hal tersebut, Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra menegaskan informasi yang disampaikan Armijon tidak benar dan menyesatkan. 

"Menyikapi pernyataan Kapolsek Kuranji atas somasi LBH Padang pada 10 Juli 2020 di sejumlah media yang menyatakan bahwa penasihat hukum tidak memiliki surat kuasa dan kunjungan pada pukul 18.15 WIB adalah sebuah kebohongan serta bentuk penyesatan informasi atas fakta-fakta yang terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima Covesia, Selasa (14/7/2020).

Wendra menjelaskan persoalan ini bermula ketika dua anggota LBH Padang mendatangi Polsek Kuranji untuk bertemu dengan seorang anak berinisial RA (15) pada Kamis (25/6/2020) sekira pukul 11.00 WIB. Tim LBH Padang, kata Wendra, menemui petugas jaga saat itu dan memperkenalkan diri sebagai advokat dan menyebutkan dari LBH Padang. 

Kemudian, tim juga menyampaikan maksud dan tujuan mendatangi Polsek Kuranji di mana advokat mendatangi tahanan anak untuk keperluan pembelaan anak karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan serta dimulainya sidang dalam waktu dekat. 

Namun, petugas jaga saat itu langsung menyatakan 'tidak ada jadwal besuk semenjak pandemi Covid-19' dan untuk bertemu dengan tahanan harus ada izin dari yang melakukan penahanan. 

"Setelah berdebat panjang dengan penjaga di Polsek kuranji, akhirnya kami diizinkan untuk bertemu dengan sang anak selama sepuluh menit saja dan kemudian tim pulang walaupun saat itu tim belum selesai menjalankan tugasnya," tuturnya.

Lalu, tim LBH Padang kembali datang ke Polsek Kuranji pada Selasa (2/7/2020) sekira pukul 15:00 WIB pasca selesai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Padang dalam rangka menyiapkan dokumen eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Tahanan anak, kata Wendra, datang sekitar pukul 16.00 WIB di Polsek Kuranji. 

Kemudian, tim menemui petugas jaga agar dapat bertemu dengan sang anak. Namun, tim tidak diizinkan bertemu dengan tahanan anak dengan alasan ketiadaan jam besuk. Tim menolak alasan tersebut karena advokat dapat bertemu dengan klien setiap waktu demi kepentingan pembelaan hukum. 

"Saat itu bahkan tim menunjukkan surat kuasa yang telah dileges oleh PN Padang. Namun, pihak Polsek Kuranji tetap bersikukuh mesti ada surat izin dari yang instansi yang menahan. Dikarenakan tim mesti menyiapkan dokumen persidangan untuk esok  harinya, akhirnya tim menyampaikan tidak menerima penolakan terhadap advokat yang berasal dari organisasi bantuan hukum yang dilakukan oleh Polsek Kuranji dan akan memprosesnya secara serius," terangnya.

Lebih lanjut, Wendra menjelaskan tim LBH Padang juga berupaya untuk mengajukan permohonan kepada hakim agar memberikan secarik surat bagi LBH Padang agar tidak dipersulit menjalankan bantuan hukum bagi anak dalam masa pandemi Covid-19. 

"Saat itu hakim menyatakan tidak pernah ada surat izin yang dimaksud jika berkenaan dengan kunjungan advokat untuk kepentingan perkara yang sedang ditanganinya walaupun yang menahan terdakwa adalah pengadilan. Bahkan kami juga berupaya mencari tahu aturan hukum yang dikeluarkan oleh Kepolisian dalam masa pandemi Covid-19 ini, namun kami tidak menemukannya," terang Wendra lagi.

Atas kejadian ini, LBH Padang mendesak Kapolsek Kuranji berhenti berkelit serta menyampaikan informasi sesat kepada publik tanpa didasari pada bukti yang kuat. Jika Kapolsek ingin menguji secara objektif, LBH Padang mempersilahkan untuk buka kembali rekaman CCTV yang ada di kantor Polsek itu agar diketahui secara pasti kapan dua anggota LBH Padang datang berkunjung. 

"Perlu diingat oleh Kapolsek Kuranji, seorang advokat juga merupakan penegak hukum layaknya kepolisian yang memiliki tugas dan tupoksinya dalam proses penegakan hukum. Walaupun saat ini, kita menghadapi Covid-19 tentunya hak atas bantuan hukum apalagi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diabaikan begitu saja apalagi tanpa dasar hukum yang jelas," sebutnya.

Oleh karena itu, imbuh Wendra, kasus ini mestinya menjadi pembelajaran bagi Polsek Kuranji agar dapat meningkatkan profesionalitas dan proporsionalitas petugas dalam menjalankan tugas profesinya kedepan.    

(fkh)

Berita Terkait

Baca Juga