Gubernur Sumbar Keluarkan Kebijakan Optimalisasi Daya Tampung Siswa SMA Non Zonasi

Gubernur Sumbar Keluarkan Kebijakan Optimalisasi Daya Tampung Siswa SMA Non Zonasi Kadis Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri ( Foto: Covesia/ Laila Marni)

Covesia.com - Dalam rangka mengatasi gejolak yang ada di masyarakat khususnya mereka yang tinggal di daerah blank zone Gubernur Sumbar mengeluarkan kebijakan optimalisasi daya tampung siswa SMA non zonasi. 

"Kami mengkaji permasalahan PPDB untuk anak-anak peserta didik yang tinggal di blank zone atau mereka yang jauh dari sekolah karena pembangunan sekolah yang berjarak dengan optimalisasi daya tampung non zonasi," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri saat memberikan konferensi pers di Padang, Senin (13/7/2020).

Ditambahkan Adib bahwa orangtua siswa yang tinggal di blank zone protes bahwa anaknya tidak dapat masuk ke sekolah negeri karena zonasinya terlalu jauh. 

Gubernur mengeluarkan kebijkan dengan optimalisasi daya tampung non zonasi. Hal ini dapat dilakukan tanggal 15-16 Juli mendatang setelah surat dari kementerian dikeluarkan atas izin ini. "Jadi peluang masih ada untuk anak-anak blank zone sekolah di sekolah negeri," katanya. 

Ditambahkan Adib optimalisasi daya tampung dikaji secara akurat, ada dua cara, pertama memaksimalkan isi kelas, 35 menjadi 40. Atau menambah sekolah baru. Dalam hal itu harus seizin kementerian.

"Kalau menambah sekolah baru prosedur panjang dan kami tak diizinkan sekarang. Lalu kalau sekolah baru SDM bagaimana sarana prasarana. Bahkan gurunya, jadi kementerian belum memberi izin untuk sekolah baru," ujarnya. 

Akhirnya kementerian menyetujui optimalisasi kelas. "Bagi anak-anak blank zone ada peluang sekolah di negeri tapi tak menggunakan jarak. Kita pakai sistem nilai," jelasnya. 

Hari ini ada pengumuman kuota optimalisasi daya tampung, karena tak semua sekolah hanya 44 sekolah se-Sumbar dari 200 lebih sekolah yang ada di Sumbar.

Untuk kouta ini tergantung kepada sekolah yang bersangkutan. Jika ada 10 kelas yang biasanya berisi 35-36 siswa maka sekolah tersebut dioptimalkan menjadi 40 siswa perkelas. Artinya jika ada 10 kelas di sekolah tersebut setelah dioptimalkan akan ditambah masing-masing kelas 4-5 siswa. Jadi mungkin saja satu sekolah kan menambah 40-50 siswa. 

"Kami menunggu surat untuk tanggal 15-16 Juli, jadi ini diserahkan ke sekolah. Karena ini tak termasuk PPDB, blank zone ini kasus," ungkapnya.

Di akhir Adib mengatakan bahwa ia telah diwanti-wanti oleh kementrian jangan sampai kebijkan yang dikeluarkan membunuh sekolah swasta. 

(hms.sumbar/ila)

Berita Terkait

Baca Juga