Halangi Tugas Advokat, LBH Padang Somasi Kapolsek Kuranji

Halangi Tugas Advokat LBH Padang Somasi Kapolsek Kuranji Ilustrasi (pixabay)

Covesia.com - LBH Padang melakukan somasi terhadap Kapolsek Kuranji. Hal ini dikarenakan adanya dugaan pelecehan dan penghalangan tugas profesi advokat dan organisasi bantuan hukum. Somasi ini bermula pada penolakan yang terjadi dua kali terhadap advokat LBH yang sedang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi tahanan titipan di Polsek Kuranji. 

"Pihak advokat telah melakukan negosiasi dan komunikasi namun tetap dihalangi. Akibatnya tentunya menghambat proses pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum," ujar Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra, dalam keterangan tertulis yang diterima Covesia, Jumat (10/7/2020).

Dalam menjalankan profesi advokat dan bantuan hukum, kata dia, LBH telah dua kali datang ke Polsek Kuranji untuk menemui anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) guna kepentingan pembelaan hukum pada Kamis (25/6/2020) dan Kamis (2/7/2020). Namun, ditolak oleh petugas yang pada waktu itu mengenakan seragam kepolisian tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Wendra, penolakan ini merupakan tindakan pelecehan dan penghalangan terhadap tugas dari profesi advokat dan organisasi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 70 ayat 1 KUHAP berbunyi, “Penasehat hukum tersangka berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”. 

Tentunya, kepolisian memahami bahwa ABH wajib diberikan bantuan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Oleh karena itu, LBH mendesak Kapolsek Kuranji untuk meminta maaf secara tertulis atas tindakan pelecehan dan penghalangan tugas profesi advokat dan organisasi bantuan hukum terhadap LBH Padang.

LBH juga meminta Kapolsek Kuranji untuk melakukan proses penegakan hukum sanksi etik dan profesi terhadap petugas yang terlibat dalam penghalangan tugas profesi advokat dan organisasi bantuan hukum.

Selain itu, LBH juga meminta Kapolsek Kuranji untuk melakukan serangkaian upaya pengawasan yang efektif agar tindakan yang serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"LBH memberikan waktu empat belas hari sejak surat diterima untuk melaksanakan desakan yang kami ajukan di atas. Jika tidak, kami akan melakukan upaya hukum baik di pengadilan dan di luar pengadilan. Somasi ini diterima oleh Metrio S pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 10.20 WIB," tegasnya.

(fkh)


Berita Terkait

Baca Juga