Ombudsman Minta Praktik Penjualan Seragam dan Atribut Sekolah saat Pendaftaran Ulang Dihentikan

Ombudsman Minta Praktik Penjualan Seragam dan Atribut Sekolah saat Pendaftaran Ulang Dihentikan Ombudsman Sumbar

Covesia.com - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) meminta sekolah untuk menghentikan praktik penjualan pakaian seragam. Hal tersebut disampaikan oleh Kortim Pengawas penerimaan peserta didik bari (PPDB) Ombudsman Sumbar, Syauqi Al Faruqi.

Dia mengatakan Tim Pengawas PPDB Ombudsman Sumbar telah melakukan pemantauan terkait pendaftaran ulang PPDB SMP Negeri di Kota Padang secara acak. Salah satu SMP yang dipantau adalah SMP Negeri 1 Padang. Pemantauan itu dilakukan, Jumat (3/7/2020).

"Hasilnya, sekolah melalui koperasi menjual baju khas sekolah dan atribut lainnya saat perdaftaran ulang. Ada kesan bahwa pembelian baju khas sekolah dan atribut itu terkait atau menjadi persyaratan mendaftar ulang," ujar Syauqi dalam keterangan pers yang diterima Covesia.

Padahal, kata dia, secara ketentuan, termasuk pengumuman resmi pendaftaran ulang di SMP Negeri 1 Padang, tidak ada persyaratan membeli baju dan atribut saat pendaftaran ulang. Namun, setelah layanan pendaftaran ulang selesai dilakukan, masyarakat diarahkan ke koperasi sekolah tersebut.

"Di sana, telah tersedia pengumuman 'Daftar Rincian Harga Seragam Identitas Sekolah' sebesar Rp960.000. Ada enam item, di antaranya baju olah raga, baju batik, baju muslim, baju kurung basiba, atribut, dan jilbab. Sayangnya, tidak ada rincian biaya masing-masing item itu," tuturnya.

Syauqi juga mengatakan di sekolah itu tidak ada informasi pembelian baju dan perlengkapan dapat dilakukan pada waktu yang lain, atau tidak terikat dan terkait dengan PPDB. 

"Kami khawatir, orang tua yang belum punya akan memaksakan diri untuk menyediakan uang, pinjam sana-sini, gadai emas atau barang. Karena khawatir pembelian baju terkait dengan pendaftaran dan dapat menyebabkan mereka gagal mendaftar," sebutnya.

Kondisi ini tidak sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Kota Padang tertanggal 17 Juni 2020 yang intinya melarang adanya pungutan dalam jenis apa pun termasuk pengadaan baju dan seragam. Dalam surat itu ditegaskan, pakaian atribut khas sekolah dapat dibagikan pada saat proses belajar- mengajar atau tatap muka dimulai. 

"Sekaligus hemat kami, hal ini menyalahi Pasal 31 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB di mana ditegaskan pendaftaran ulang tidak boleh memungut biaya," ujar Syauqi lagi.

Lebih lanjut, pihaknya sudah memberikan teguran kepada pihak SMP Negeri 1 Padang sendiri.  

"Kami minta dihentikan dan ditambahkan pengumuman 'pakaian Atribut khas sekolah dapat dibeli pada saat proses belajar mengajar atau tatap muka dimulai', tidak harus sekarang," jelasnya pula.

Menurutnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Padang, telah memenuhi permintaan Ombudsman tersebut. Namun, Ombudsman tetap khawatir jika praktik penjualan seragam ini masif terjadi di seluruh SMP Negeri di Kota Padang.

"Karena itu, kami sarankan Dinas Pendidikan untuk ikut menertibkan permasalahan ini," terangnya.

(ril/fkh)

Berita Terkait

Baca Juga