DPRD Desak Bupati Pessel Sampaikan Audit BPK Terkait Pembangunan RSUD M Zein

DPRD Desak Bupati Pessel Sampaikan Audit BPK Terkait Pembangunan RSUD M Zein Foto, Gedung Baru RSUD M. Zein Painan yang mangkrak bertahun-tahun di Kabun Taranak, Painan, Pessel. (Indra Yen)

Covesia.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) Novermal Yuska meminta Bupati Hendrajoni menyampaikan hasil audit BPK terkait pembangunan RSUD M Zein di Kabun Taranak, yang mangrak selama beberapa tahun ini. 

"Menurut informasi, LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan LHP audit khusus berdasarkan badan pemeriksa lainnya, sebagai dasar pengawasan sudah keluar,"sebutnya saat dihubungi Covesia.com Minggu (21/6/2020) 

Kendati demikian, saudara Bupati harus menjelaskan dan melaporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar itu

Sebab, secara kewenangan DPRD berhak mendapatkan LHP audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan LHP audit khusus oleh badan pemeriksa lainnya sebagai dasar pengawasan.

Selain menjelasakan dan melaporkan hasil audit tambahnya, saudara Bupati juga harus menjelaskan alasan, kenapa pembangunan RSUD M.Zein Painan itu harus dihentikan, sehingga pembangunan itu tidak selesai dan makrak selama beberapa tahun ini. 

"Kita minta Bupati harus menjelaskannya ke DPRD, apa alasan diberhentikan dan mau diapakan kedepannya,"tegasnya

Karena sudah makrak bertahun-tahun dan belum ada kejelasan sampai hari ini, ia menilai persoalan ini harus segera diselesaikan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Pessel. 

"Setelah sudah dijelaskan, hasil audit dan alasannya melalui DPRD. Baru, kita cari jalan penyelesaian. Langkah apa yang mesti kita lakukan, karena anggran pembangunan gedung baru itu cukup besar dan menyangkut kepentingan orang banyak,"ujar Novermal

Kemudian lanjutnya, untuk proses mencari jalan keluar dari persoalan ini, ia berencana akan menggagas Hak Interpelasi (meminta keterangan atau bertanya) terkait nasib program strategis bernilai Rp99 miliar tersebut. 

"Saya secara pribadi, akan membawa dan membicarkan persoalan ini ke Praksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan juga akan meminta dukungan fraksi lain, untuk meloloslan Hak Interpelasi tersebut,"ujarnya lagi

Lanjutnya, diketahui gedung baru relokasi RSUD M. Zein Painan dibangun dengan dana pinjaman Pemkab Pessel kepada PIP sebesar Rp99 miliar.

Pinjaman itu, di perkuat dan didasari melalui, Perda Nomor 4 tahun 2014, tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada PIP. 

Dimana, dana Rp99 miliar tersebut, digunakan untuk konstruksi, dan sisanya sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan peralatan kesehatan (Alkes).

"Padahal, progres pembangunan telah mencapai 80 persen. Tapi, pada awal tahun 2017, Bupati Hendrajoni menghentikan proyek yang dibangun oleh Nasrul Abit, Bupati sebelumnya, dengan alasan tidak ada dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sehingga kini bangunan itu mangrak samapi sekrang,"tutupnya

(ind/adi)

Berita Terkait

Baca Juga